RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di depan gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (1/5), berlangsung dalam suasana relatif kondusif, namun sarat kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan dan kebijakan publik.
Ratusan massa dari elemen buruh dan mahasiswa, di antaranya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (KASBI Jatim), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair), Kesatuan Aksi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (KAM Unesa), serta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Timur (BEM SI Jatim), menggelar aksi di Jalan Indrapura, Surabaya.
Massa yang didominasi atribut merah tersebut melakukan orasi, menyanyikan lagu perjuangan, serta membentangkan berbagai poster tuntutan.
Aksi sempat tertunda akibat hujan dan baru dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, namun tetap berlangsung tertib tanpa gesekan berarti.
Pantauan di lapangan, kawat berduri dipasang di depan gerbang gedung DPRD, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi dialihkan dan menyebabkan kemacetan.
Dalam orasinya, massa menyoroti persoalan klasik ketenagakerjaan seperti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), sistem kerja kontrak, serta praktik outsourcing yang dinilai belum berpihak pada buruh.
Koordinator KASBI Jawa Timur, Anthony Matondang, menilai lemahnya pengawasan menjadi akar persoalan yang terus berulang.
“Selama ini, PHK marak karena tidak ada penegakan hukum yang tegas. Secara aturan, dalam tiga bulan seharusnya sudah ada tindak lanjut atas pelanggaran, tapi faktanya bisa berbulan-bulan bahkan setahun tanpa kejelasan. Itu yang membuat PHK semena-mena terus terjadi,” ujarnya.
Baca Juga: May Day Momentum Merefleksikan Kesejahteraan Buruh: Upah Buruh Masih Belum Layak
Selain isu ketenagakerjaan, mahasiswa turut membawa kritik terhadap kebijakan pendidikan.
Secarik kertas yang dibagikan ke pihak media dan peserta aksi memiliki judul yang bertuliskan, “JANGAN TUKAR MASA DEPAN ANAK DENGAN MAKAN SIANG!” sebagai bentuk penolakan terhadap pengalihan anggaran pendidikan ke program lain.
Massa menilai pendidikan tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas, serta mendesak agar anggaran pendidikan tetap difokuskan pada peningkatan kualitas dan akses.
Sekitar satu jam setelah aksi dimulai, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, turun langsung menemui massa dan berdialog di tengah kerumunan.
Dalam tanggapannya, Yordan menyatakan bahwa tidak seluruh tuntutan berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Namun, pihaknya membuka ruang untuk mendorong sejumlah isu strategis menjadi bahan rekomendasi ke tingkat pusat.
“Beberapa hal seperti jaminan kesehatan buruh, penghapusan outsourcing, serta persoalan PHK dan pesangon menjadi perhatian kami. Itu akan kami kaji dan dorong sebagai rekomendasi, meskipun sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa pembenahan sistem ketenagakerjaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak terus merugikan pekerja.
Meski demikian, dialog berlangsung alot. Massa mempertanyakan komitmen konkret DPRD dalam menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan.
“Anda mendengarkan, tapi jaminannya apa? Masalah buruh ini sudah puluhan tahun. Kapan benar-benar diselesaikan?” seru salah satu peserta aksi.
Aksi yang berlangsung hingga sekitar pukul 17.00 WIB ini dinilai lebih sebagai simbol penyampaian aspirasi dibandingkan mobilisasi besar.
Namun, berbagai isu yang diangkat menunjukkan masih kuatnya keresahan terhadap kondisi buruh dan arah kebijakan publik saat ini. (her/bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko