RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali mengukir prestasi di tingkat provinsi.
Kabupaten akrab dijuluki Kota Soto ini berhasil meraih prestasi membanggakan dengan masuk jajaran sepuluh pemerintah daerah (pemda) terbaik dalam optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk program jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi pemda dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Penghargaan diberikan BPJS Ketenagakerjaan Jatim dalam ajang Apresiasi Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Vasa Surabaya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lamongan, Sujarwo mewakili penerimaan penghargaan yang diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jatim, Hadi Purnomo. Wujud bahwa kebijakan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati (Wabup) Dirham Aksara untuk melindungi pekerja rentan bukan sekadar janji.
Tahun ini, Pemkab Lamongan memanfaatkan DBHCHT untuk membayar penuh iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal khususnya petani tembakau, pelaku usaha perikanan, dan nelayan pantura.
Total 46.173 pekerja sudah terlindungi hingga akhir 2025. Para peserta memperoleh dua manfaat utama jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Hadi Purnomo menyampaikan, perlindungan ini membuat pekerja lebih tenang, sekaligus menjadi benteng ekonomi keluarga ketika risiko kerja terjadi.
Pemkab Lamongan dinilai berhasil mengoptimalkan anggaran untuk perluasan kepesertaan JKK dan JKM, memperkuat pendataan pekerja rentan, serta memastikan implementasi dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
Dia menuturkan, capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan perlindungan ketenagakerjaan, sehingga semakin banyak pekerja rentan di Lamongan yang mendapatkan akses jaminan sosial sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan terlindungi.
"Program perlindungan sosial ini menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan akan terus diperluas pada tahun berikutnya," ujarnya.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro Fadlilah Utami menyampaikan, kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro membawahi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan.
Dilla sapaannya mengatakan, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Lamongan atas capaian luar biasa yang kembali diraih.
Dia melanjutkan, Pemkab Lamongan berhasil masuk dalam jajaran sepuluh Pemerintah Daerah Terbaik di Jawa Timur dalam Optimalisasi DBHCHT untuk program jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
Prestasi ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada para pekerja rentan.
"Para pekerja tersebut memperoleh manfaat JKK dan JKM, yang menjadi pelindung ketika risiko kerja terjadi, sekaligus menjadi benteng ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Perlindungan ini memberikan rasa aman, ketenangan bekerja, dan harapan masa depan yang lebih baik," tuturnya. (*/yna)
Editor : Bhagas Dani Purwoko