RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Gelombang kekecewaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam dua pekan terakhir menjadi salah satu sorotan politik terbesar tahun ini.
Berawal dari aksi joget di ruang sidang, kontroversi merambat ke pernyataan sejumlah legislator, klarifikasi yang gagal meredam sakit hati, hingga berujung pada demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, penjarahan rumah anggota dewan, bahkan pencopotan kursi DPR RI dari dua fraksi partai terpaksa dilakukan.
Berikut rangkaian peristiwasecara lengkap.
Joget di Ruang Sidang (15 Agustus 2025)
Sidang Tahunan DPR/MPR yang semestinya menjadi forum resmi kenegaraan mendadak berubah menjadi bahan perbincangan publik. Video anggota DPR dari beberapa fraksi yang berjoget di dalam ruang sidang, viral di media sosial.
Aksi itu menimbulkan kritik luas. Banyak masyarakat menilai perilaku tersebut tidak menghormati momentum yang sakral. Dari sinilah arus ketidakpuasan publik mulai menguat, terutama di dunia maya.
Sorotan ke Tunjangan DPR (19 Agustus 2025)
Isu kian memanas setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyampaikan pernyataan mengenai tunjangan anggota DPR. Dalam penjelasannya, seperti dilansir dari Kompas, Adies menyebut tunjangan beras untuk anggota dewan mencapai Rp10 juta dan naik menjadi Rp12 juta per bulan. Ia juga menuturkan tunjangan bensin meningkat dari Rp3 juta menjadi Rp7 juta.
Pernyataan itu, memicu kemarahan masyarakat. Angka fantastis tersebut dianggap terlalu tinggi di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Sehari kemudian, Adies buru-buru mengklarifikasi, menyebut terjadi kekeliruan dalam penyampaian data. Namun, klarifikasi itu tak serta-merta menghapus kemarahan publik.
Pernyataan Ahmad Sahroni (22 Agustus 2025)
Ketegangan semakin meningkat saat Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem, ikut berkomentar terkait seruan publik agar DPR dibubarkan. Dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8), Sahroni menyampaikan pernyataan keras.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” kata Sahroni, dikutip dari Suara.com.
Ucapan ini dianggap menyinggung dan semakin menambah daftar panjang kontroversi anggota DPR. Kritik publik pun semakin tajam.
Pernyataan Nafa Urbach Soal Tunjangan Rumah ( 22 Agustus 2025)
Di hari yang sama, anggota DPR Komisi IX dari Fraksi NasDem, Nafa Urbach, juga menuai sorotan. Dalam siaran langsung di media sosial, ia mencoba menjelaskan terhadap publik mengapa tunjangan perumahan bisa sampai Rp50 juta per bulan.
“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” ucap Nafa.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Sehari kemudian, Nafa menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram Story. “Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian,” tulisnya.
Parodi “Sound Horeg” (21 Agustus 2025)
Belum reda kritik atas aksi joget, Eko Patrio kembali membuat publik geram. Ia mengunggah parodi sebagai operator “Sound Horeg”, pada Kamis (21/8). Video itu dianggap menantang di tengah derasnya kritik publik terhadap DPR.
Eko kemudian meminta maaf. “Enggak ada maksud apa-apa. Malah jauh banget itu tafsirnya. Kalau ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf,” kata Eko di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8/2025) malam.
Meski demikian, klarifikasi itu tetap tidak berhasil meredam kritik publik.
Demonstrasi Besar di Senayan (25 Agustus 2025)
Kekecewaan masyarakat mencapai puncaknya pada Senin (25/8). Ribuan orang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Senayan, Jakarta, hingga merembet ke titik lain.
Massa membawa poster bernada kritikan dan protes keras terhadap para anggota dewan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Aksi ini menandai pergeseran kritik dari ruang digital ke gerakan massa di lapangan.
Penjarahan Rumah Anggota DPR (30 Agustus 2025)
Tak berhenti di situ, rumah Ahmad Sahroni di sekitar rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta pada Sabtu sore (30/8) diamuk dan dijarah massa. Amarah publik berlanjut pada Sabtu malam (30/8). Rumah Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, dan rumah Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, menjadi sasaran penjarahan.
Bahkan, rumah menteri Keuangan, Sri Mulyani juga ikut diserbu massa meskipun tak lama berselang dijaga ketat anggota TNI.
Menurut laporan, sejumlah barang mewah ikut raib, mulai dari tas branded, pakaian, mainan ratusan juga, hingga peralatan elektronik raib.
PAN dan NasDem Ambil Tindakan (31 Agustus 2025)
Merespons derasnya sorotan, DPP PAN akhirnya mengambil keputusan tegas. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan bahwa partainya menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari keanggotaan Fraksi PAN DPR RI. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin, 1 September 2025.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat Indonesia atas dinamika yang terjadi. PAN tetap berkomitmen menjaga integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Partai NasDem melalui Ketua umumnya, Surya Paloh secara resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem pada hari yang sama.
Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025. Hal tersebut menyusul polemik yang muncul setelah pernyataan Adies mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan yang dinilai ngawur.
"DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8) petang dikutip dari Jawa Pos.
Kronologi ini memperlihatkan bagaimana serangkaian pernyataan, aksi, dan klarifikasi anggota DPR dalam kurun dua pekan terakhir memunculkan gelombang besar kekecewaan publik.
Dari jagat maya hingga turun ke jalan, kritik rakyat berkembang menjadi aksi nyata, yang kemudian berimbas pada langkah politik tegas partai.
Dari Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, hingga Nafa Urbach, kontroversi ini memperlihatkan betapa sensitifnya publik terhadap sikap dan ucapan wakil rakyat. Kini, semua mata tertuju pada Senayan, menanti apakah efek domino pencopotan massal benar-benar akan merombak wajah parlemen. (kam/bgs)
Editor : Hakam Alghivari