RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Seminggu terakhir, pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran melalui pemangkasan dana operasional berbagai kementerian dan lembaga nasional, plus penghentian rekening pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Tiga lembaga penanggulangan bencana turut terkena dampak pemotongan, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemotongan anggaran diinstruksikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto agar dana hasil penghematan dapat dialihkan untuk berbagai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Utamanya makan bergizi gratis (MBG), pelayanan kesehatan, serta ketahanan pangan dan energi.
Dalam konteks penanggulangan bencana, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno juga meyakini efisiensi anggaran tidak akan berpengaruh pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Meskipun anggaran keseluruhan dipotong, anggaran respon cepat tetap tersedia, termasuk dana siap pakai, dan prioritas perlindungan masyarakat tidak berubah.
“Kita memang diarahkan untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Justru dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat,” jelas Pratikno pada awak media pada awal Februari (4/2).
Meskipun demikian, potongan anggaran yang dialami BNPB, BMKG dan Basarnas cukup besar. Anggaran Basarnas terkena kortingan sekitar 33 persen, dan BNPB disunat hingga 43 persen. BMKG menjadi lembaga dengan potongan anggaran terbesar, yakni mencapai 50 persen.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI (Purn) Kusworo berharap pelayanan untuk masyarakat oleh lembaga pimpinannya dapat optimal meskipun dengan anggaran lebih sedikit.
“Layanan terhadap masyarakat tetap dilaksanakan 24 jam, dan itu tidak boleh dihentikan,” tegasnya kepada awak media.
Sementara Kepala BNPB, Letjend TNI Suharyanto mengaku pemotongan anggaran bakal berpengaruh pada operasional lembaganya. Terutama dalam pengadaan alat penanggulangan bencana. Alat-alat tersebut meliputi berbagai kebutuhan seperti kendaraan dan keperluan logistik, termasuk dapur darurat.
“Sudah beberapa tahun kami tidak bisa membantu daerah dalam pengadaan alat seperti mobil dapur, mobil tangki, dapur lapangan, dan sebagainya. Tahun ini, alokasi dana untuk Deputi Bidang Logistik dan Peralatan kembali berkurang, meskipun masih cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Meski demikian, Suharyanto tetap yakin efisiensi anggaran tidak menghalangi proses bantuan secara keseluruhan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
“Kegiatan rutin di pusat akan dikurangi, namun bantuan ke masyarakat tetap tersedia. Yang terpenting masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan bantuan secara maksimal,” ungkapnya.
Sebagai salah satu lembaga dengan pemangkasan anggaran signifikan, BMKG berencana mengajukan dispensasi kepada Presiden. Efisiensi anggaran dikhawatirkan akan berpengaruh pada operasional dan perawatan berbagai alat deteksi dini milik lembaga tersebut. Sehingga memperlambat deteksi dan penyaluran informasi aktivitas alam serta kebencanaan kepada publik. Terlebih ada banyak peralatan BMKG yang telah uzur dan belum sempat dirawat tahun lalu.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Dan jangkauan penyeberluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," jelas Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin.
Selain itu, kemampuan pemeliharaan peralatan juga berkurang hingga 71 persen akibat pemangkasan anggaran, serta menghalangi modernisasi peralatan. Di luar kebencanaan, aktivitas yang membutuhkan informasi cuaca juga diperkirakan terkena dampak signifikan. Seperti transportasi laut dan udara, serta kajian iklim dan aktivitas tektonik.
Dalam jangka lebih panjang, dikhawatirkan pula dukungan layanan ketahanan pangan, energi dan air juga terdampak akibat makin sulitnya penyaluran informasi iklim dan geofisika. Selain itu, berkurangnya kecepatan informasi juga bakal berdampak pada pembangunan berprinsip tahan iklim dan bencana.
“Mitigasi ancaman bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu perlu ada dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” papar Muslihhuddin.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri juga mengkhawatirkan berkurangnya anggaran kebencanaan akibat efisiensi tersebut mempengaruhi edukasi dan mitigasi bencana dari sisi masyarakat.
“Pemangkasan anggaran dapat bekonsekuensi berkurangnya program edukasi, pelatihan kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Juga pembangunan infrastruktur mitigasi bencana seperti tanggul, drainase dan zona evakuasi beresiko tertunda,” paparnya.
Selain itu, Amri juga mengkhawatirkan efisiensi anggaran juga berujung keterlambatan bantuan korban bencana, bahkan bertambahnya masyarakat terdampak bencana. Sehingga alih-alih efisiensi anggaran, idealnya justru wajib ada investasi terhadap peralatan penanggulangan kebencanaan.
“Investasi dalam pencegahan dan mitigasi dapat menghemat biaya respons dan pemulihan pascabencana. Jika pemerintah terus memangkas anggaran ini, maka konsekuensinya adalah peningkatan biaya di masa depan, baik dalam bentuk kerugian ekonomi, dampak sosial, maupun korban jiwa,” jelas Amri. (edo/cho)
Editor : Yuan Edo Ramadhana