BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Salah satu aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres pada Rabu (23/9).
Terkait klarifikasi bantuan hibah pupuk NPK nonsubsidi pada Januari 2023.
'’Iya, hanya menyerahkan dokumen saja,” ungkap Kabid Sarana dan Prasarana DKPP Retno Budi Widyanti.
Retno mendatangi ruang Unit II Satreskrim Polres Bojonegoro di lantai 2, bersama dua rekannya. Dan pemanggilan tersebut hanya berlangsung sekitar 15 menit, karena hanya menyerahkan dokumen sesuai surat pemanggilan.
Terkait rencana umum pengadaan (RUP) pada Januari lalu, dengan uraian pekerjaan belanja hibah barang berupa pupuk tembakau total volume sebesar 540.000 kilogram dan total realisasi yang ada sebesar 502.200.
Namun terkait dugaan penyalahgunaan pengadaan, dirinya menjelaskan adanya ketidaksesuaian jumlah realisasasi dikarenakan adanya beberapa poktan yang mengundurkan diri. “Mengundurkan diri karena tidak jadi menanam tembakau,” bebernya.
Berdasarkan surat pemanggilan dengan No B/100/IX/Satreskrim, pemanggilan tersebut perihal klarifikasi serta pengumpulan dokumen. Seperti dokumen pengadaan atau kontrak, DPA DKPP tahun anggaran (TA) 2023, hingga daftar poktan dan gapoktan penerima hibah.
Kemudian, proposal pengajuan dari poktan/gapoktan, dokumen pertanggungjawaban, dan dokumen lain yang berhubungan dengan perkara dimaksud.
Kasatreskrim Polres Bojonegoro AKP Girindra Wardhana membenarkan adanya pemanggilan terhadap ASN di DKKP. Berdasarkan surat pemanggilan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat.
‘’Ada laporan dugaan penyalahgunaan dalam pengadaan bantuan pupuk NPK nonsubsidi kepada petani tembakau tahun 2023,’’ katanya. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari