LAMONGAN, Radar Lamongan – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan penjualan minyak curah mulai awal tahun depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan meminta bila rencana itu direalisasikan, pemerintah pusat menerapkan kebijakan secara bertahap.
‘’Yang jelas, itu kan keputusan dari pemerintah pusat. Bagaimanapun kita ya harus mengikuti. Kami mohon nantinya dilakukan secara bertahap,’’ tutur Kepala Disperindag Lamongan, M Zamroni, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (25/11).
Menurut dia, mayoritas produksi UMKM berbasis pengolahan makanan masih menggantungkan minyak curah. ‘’Informasinya diterapkan mulai 1 Januari, mumpung sekarang masih ada waktu. Mungkin dilakukan pengurangan terlebih dulu,’’ ucap Zamroni saat dikonfirmasi via ponsel.
Dia mencontohkan ketika ada rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) premium. Awalnya, stok BBM premium dikurangi, hingga SPBU makin minim yang menjual.
‘’Seperti BBM premium, kan lama-lama hilang. Dikurangi, dikurangi, dikurangi akhirnya diganti pertalite. Masyarakat akhirnya sudah terbiasa dengan pertalite,’’ katanya.
Jika nantinya diterapkan, lanjut dia, harus ada solusi bagi UMKM. Sehingga, UMKM bisa tetap eksis di masa sulit pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Apalagi, UMKM menjadi andalan negara,karena menjadi sektor yang paling stabil di antara sektor lainnya.
‘’Minyak goreng itu kan sangat dibutuhkan untuk pengembangan UMKM. Rata-rata UMKM kalau sudah pengolahan makanan menggunakan minyak goreng curah. Itu juga kebutuhannya tidak sedikit,’’ ucap Zamroni.
Kenaikan harga tidak hanya pada minyak curah. Juga seluruh minyak kemasan. Zamroni berharap nantinya ada pengawasan terkait peredaran minyak curah. Sehingga, tidak terjadi aksi penimbunan karena masih tingginya permintaan di lapangan.
‘’Harapan kita, nantinya jangan sampai ada penimbunan stok. Sehingga justru malah memperkeruh suasana. Hal itu justru menyebabkan kelangkaan minyak goreng,’’ tuturnya.