LAMONGAN, Radar Lamongan – Proyek pemasangan pipa jaringan gas (jargas) tahap II di Lamongan dievaluasi. Pemkab Kota Soto tersebut meminta pihak pelaksana proyek memperhatikan dan menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat.
Kabag Sumber Daya Alam Setda Lamongan, Agusta Prissadaryanto mengatakan, sebenarnya tahapan pekerjaan sudah sesuai SOP, meski tidak sempurna seluruhnya. ‘’Namun kami berharap agar pelaksana proyek memberikan solusi atas ketidaksempurnaan yang dikeluhkan masyarakat,’’ ujarnya kemarin (14/11).
Prissa menyebut, keluhan masyarakat banyak terkait dengan direkondisi atau pengembalian bekas galian jargas yang tidak seperti kondisi semula. Sehingga disarankan agar pelaksana proyek menambah pekerja dan peralatan untuk mempercepat tahapan di lapangan. “Keluhannya paling banyak masalah bekas galian. Pihak pelaksana biasanya mengembalikan seperti semula setelah proyek selesai untuk memaksimalkan pemasangan. Saat ini sifatnya masih sementara,” ujarnya.
Prissa mengatakan, pemkab hanya mengkomunikasikan terkait keluhan masyarakat. Tindak lanjutnya menunggu dari pelaksana.
Menurut dia, memang adanya jargas bisa membantu pengeluaran rumah tangga warga Lamongan. Sebab tarif yang ditetapkan berbeda dari harga LPG normal. “Masalah penetapan harga dari sana (Jargas), kita hanya membantu untuk mendata, informasinya besaran yang harus dibayar masyarakat disesuaikan pemakaian seperti air bersih,” terangnya, tanpa menyebut nominalnya.
Tahun ini Kabupaten Lamongan mendapatkan jatah 6 ribu sambungan rumah (SR). Prissa merinci, Kecamatan Lamongan terdiri dari Kelurahan Sukomulyo sebanyak 1.636 SR, Kelurahan Sidoharjo 629 SR, dan Desa Made 1.847 SR. Kecamatan Tikung 1.053 SR di Desa Tambakrigadung. Sedangkan Kecamatan Deket 629 SR di Desa Deket Wetan dan 201 SR di Desa Deket Kulon.
Setelah pemasangan rampung, lanjut dia, harapannya pemakaian LPG 3 kilo bisa tepat sasaran. Sampai sekarang pemakaian masih umum, sehingga pemerintah tidak bisa merevisi sebelum memiliki alternatif lain yang sama-sama meringankan. ‘’Namun untuk PNS sudah diwajibkan menggunakan LPG non subsidi,’’ katanya.