Kiprah DPRD Kabupaten Lamongan

Bachtiar Febrianto • Dipublikasikan Kamis, 28 Oktober 2021 | 16:07 WIB
Kiprah DPRD Kabupaten Lamongan
Kiprah DPRD Kabupaten Lamongan

Carikan Solusi Persoalan Mantan Kades


LAMONGAN, Radar Lamongan – DPRD Lamongan melakukan hearing bersama perwakilan mantan kepala desa (Kades) di Lamongan, yang mempertanyakan belum cairnya klaim asuransi hingga akhir masa jabatannya. ‘’Kami berharap, klaim asuransi akhir jabatan kami yang sudah dua tahun lebih bisa segera dicairkan,’’ tutur salah satu anggota aliansi mantan Kades di Lamongan, Sholeh, Senin (25/10).


Mantan kades berharap besar agar pihak legislatif, segera mendesak pemkab setempat untuk mencarikan solusi. Ketua DPRD Lamongan, H Abdul Ghofur, mengatakan, pihaknya sudah mendesak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamongan, agar segera berkoordinasi dengan Sekkab Lamongan. Dalam audiensi sebelumnya, terang dia, mantan kades juga menyampaikan tuntutan terkait uang purna kerja kades, yang belum diberikan hingga kini. ‘’Sudah disampaikan jika anggarannya sudah ada. Kalau memang sesuai Perbupnya, ya sudah segera saja dicairkan, agar persoalan segera selesai,’’ ucap Ketua DPRD Lamongan dari Fraksi PKB tersebut. (*) 



Akomodasi Masukan Guru Honorer


LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi D DPRD Lamongan mengakomodasi masukan sebanyak 411 guru honorer nonkategori, Kamis (14/10). Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat tersebut melakukan hearing dengan sejumlah perwakilan di ruang Bapemperda DPRD Lamongan. ‘’Jadi kita hearing, ada tiga aspirasi yang kami sampaikan,’’ tutur Ketua Forum Honorer Sekolah Non Kategori (FHSNK) Lamongan, Syukron Ma’mun. Salah satu tuntutannya, adanya prioritas peserta rekrutmen PPPK tahap dua untuk honorer sekolah negeri dan menangguhkan peserta dari sekolah swasta dan pengadaan formasi PTT. ‘’Di Lamongan totalnya 560 formasi.


Seharusnya tidak mengusulkan segitu, karena jumlah GTT di Lamongan 2.545 orang,’’ terang guru honorer berusia 45 tahun tersebut. Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Abdul Shomad, mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi seluruh masukan dari honorer nonkategori Serta, meminta Disdik dan BKD Lamongan untuk berkoordinasi dengan kementerian, agar kuota PPPK nantinya bisa disetarakan dengan kabupaten lainnya. ‘’Tadi disampaikan, kalau di kabupaten tetangga seribu lebih rekrutmen.


Itu kan jomplang dengan jumlah kita yang hanya 500 lebih formasi,’’ katanya. Selain itu, Shomad meminta agar insentif GTT dihitung secara cermat dan adanya kaver BPJS. Yakni, besaran insentif kepada GTT disesuaikan dengan masa pengabdian. ‘’Sehingga nanti tidak hanya janji-janji saja. Karena seperti tahun kemarin, dijanjikan naik tapi tidak ada realiasi,’’ katanya. (*)



Awasi Proyek Jalan, Waduk, Rawa, hingga Gedung Sekolah 


LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi C DPRD Lamongan melakukan serangkaian kegiatan sidak ke sejumlah proyek yang masih berlangsung. Bulan ini, komisi yang membidangi pembangunan tersebut melakukan tinjauan proyek jalan, waduk, rawa, hingga gedung sekolah. ‘’Pengawasan harus dilakukan untuk memastikan kualitasnya benar-benar sudah sesuai,’’ tutur Ketua Komisi C DPRD Lamongan, M. Burhanuddin. Anggota Komisi C sudah mencatat hasil tinjauan ke lapangan, yang nantinya menjadi bahan masukan.


Anggota Komisi C DPRD Lamongan, M. Freddy Wahyudi, mengatakan, dalam satu proyek dilakukan tinjauan tiga kali. Yakni sebelum pelaksanaan, pertengahan, dan hasil akhir. ‘’Kami ingin memastikan kalau proyek tersebut memang sudah sesuai RAB,’’ imbuh ketua F-PKB tersebut. Freddy mengatakan, ada beberapa proyek yang dinilai sudah cukup bagus. Namun, ada beberapa proyek yang realisasinya masih berjalan sekitar 40 persen. ‘’Kami meminta agar proyek yang masih di bawah 60 persen untuk menambah pekerja, agar bisa selesai sesuai target,’’ katanya. (*) 

Editor : Bachtiar Febrianto
lamongan