Produsen Tahu Berharap Subsidi Harga Kedelai

Indra Gunawan • Dipublikasikan Rabu, 10 Februari 2021 | 22:00 WIB
Produsen Tahu Berharap Subsidi Harga Kedelai
Produsen Tahu Berharap Subsidi Harga Kedelai

Radar Bojonegoro - Komisi B DPRD Bojonegoro melakukan audiensi Paguyuban Produsen Tahu Ledok Kulon terkait melonjaknya harga kedelai impor dan minyak goreng kemarin (9/2). Tiga perwakilan dari paguyuban.


Para produsen tahu mendesak agar Komisi B DPRD Bojonegoro bertindak cepat dan mampu menjembatani agar harga-harga bahan baku mampu turun. Termasuk opsi tawaran subsidi pembelian kedelai impor. Mengingat saat ini produsen tahu dan tempe cukup berat. “Karena kami benar-benar dalam kondisi yang sulit. Terancam gulung tikar,” kata Ketua Paguyuban Tahu Ledok Pranyoto saat audiensi di ruang Komisi B DPRD kemarin.


Apalagi sekitar dua bulan lagi sudah memasuki puasa Ramadan. Prayoto bersama sekitar 159 produsen tahu lainnya sangat resah apabila harga makin naik. Adapun harga kedelai impor saat ini masih terpantau di angka Rp 9.600 per kilogram. Sedangkan, harga minyak goreng masih Rp 12.000 per kilogram.


“Padahal harga kedelai impor itu normalnya Rp 6.500 per kilogram. Kalau tidak ada tindak lanjut cepat, kami takut harga kedelai impor bisa tembus Rp 10.000 per kilogram,” keluh Pranyoto.


Pranyoto menjelaskan, apabila harga kedelai impor tak kunjung turun, dampaknya tentu berimbas kepada produsen dan pekerjanya. Pranyoto mengasumsikan setiap produsen rata-rata mempekerjakan empat orang. Sehingga, sebanyak 159 produsen itu kalau ditotal berjumlah 638 pekerja.


Selain itu, setiap harinya di Ledok Kulon membutuhkan kedelai sekitar 15-20 ton. “Kami berharap ada subsidi kedelai murah dari pemerintah, sehingga usaha kami tetap bisa berjalan,” ucapnya.


Saat audiensi, paguyuban tahu ledok ditemui Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi. Menurut Sally, ada langkah jangka pendek dan jangka panjang segera dilakukan. Langkah pendeknya, komisi B secepatnya membuat notulensi resmi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) sekaligus Kementerian Pertanian (Kementan) terkait tingginya harga kedelai impor. Acuan dijadikan landasan ialah surat edaran (SE) dari Kementan adanya kesepakatan para importer kedelai terkait kestabilan harga pada Januari lalu.


Kesepakatan menyebutkan bahwa harga pembelian kedelai impor di tingkat produsen tahu maupun tempe ialah Rp 8.500 per kilogram. “Kami akan telusuri mengapa di Bojonegoro kok harga justru terus naik, padahal sudah ada SE dari Kementan bahwa harganya Rp 8.500 per kilogram. Kami akan meminta penjelasan langsung kepada Kementan,” bebernya.


Sally meminta Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro menggelar pasar murah agar harga minyak goreng bisa stabil di angka Rp 9.000 per kilogram. Sebab, urusan ekspor-impor bukan kewenangan kabupaten. Terkait langkah jangka panjangnya, komisi B mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro membuat sentra penanaman kedelai. Guna memenuhi kebutuhan para produsen tahu dan tempe.


“Kami harap hal ini bisa menjadi atensi bersama. Tahu dan tempe ini merupakan salah satu sumber protein nabati masyarakat yang harganya sangat terjangkau. Jangan sampai produsen gulung tikar mengakibatkan tahu dan tempe langka di pasaran,” katanya. 

Editor : Indra Gunawan
bojonegoro