Radar Bojonegoro - Problem pernikahan dini hingga saat ini menjadi kendala terwujudnya program keluarga berencana (KB) secara optimal. Sebab, jumlah pengajuan dispensasi kawin (diska) tahun ini sudah tembus 599 permohonan.
Karena itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bojonegoro Anik Yuliarsih mendorong peran kampung KB di seluruh kecamatan. Anik mengatakan ada 63 kampung KB di Kota Ledre. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya perlu ditingkatkan lagi.
Sebab, dampak dari pernikahan dini ialah berpotensi meningkatkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Bahkan, pernikahan dini juga bisa berakibat terjadinya risiko kekerasan pada anak maupun perempuan.
Jadi, apabila bisa menurunkan angka pernikahan dini otomatis menurunkan AKI, AKB, stunting, dan kekerasan terhadap anak atau perempuan.
“Kami pun selalu imbau agar kampung-kampung KB ini senantiasa bersinergi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),” ujarnya.
Kampung KB perlu juga bersinergi dengan lintas orga nisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan Kementerian Agama untuk memberikan penyuluhan terkait dampak negatif pernikahan dini.
Selain itu, Kampung KB didorong sinergi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil agar seluruh masyarakat tertib mengurus akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), maupun kartu keluarga (KK).
Sementara itu, Anik mengatakan jumlah kampung KB tidak akan bertambah lagi. Sehingga, diharapkan kualitas dari 63 Kampung KB tersebut harus selalu ditingkatkan.
“Tidak ada lagi penam bahan jumlah Kampung KB. Jadi harus berkomitmen selalu meningkatkan kualitasnya,” pungkasnya.
Editor : Indra Gunawan