Radar Bojonegoro - Proses persidangan citizen law suit (CLS) tentang participating interest (PI) Blok Cepu telah diputus majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro kemarin (1/12). Gugatan dari penggugat Agus Susanto Rismanto dan penggugat intervensi Anwar Sholeh tidak dapat diterima.
Sebab, gugatan CLS dinilai tidak memenuhi syarat formal, sehingga legal standing penggugat dianggap tidak sah. Penggugat dan penggugat intervensi hadir. Juga hadir tergugat I yakni perwakilan Bupati Bojonegoro, tergugat II PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), tergugat III PT Surya Energi Raya (PT SER), dan turut tergugat I Pimpinan DPRD Bojonegoro.
Turut tergugat II KPK tidak hadir. Ketua Majelis Hakim sidang CLS Salman Alfarisi menerangkan, materi persidangan masih pemeriksaan pendahuluan, untuk membuktikan legal standing penggugat.
Setelah proses sidang CLS berlangsung sejak 4 Agustus lalu, penggugat tidak memenuhi syarat formal. Gugatan CLS ada enam syarat mengacu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/ SK/II/2013. Di antaranya, penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia (WNI), bukan badan hukum. Kemudian, tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara.
“Lalu, dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum serta objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum,” tuturnya saat persidangan didampingi dua hakim anggota Isdaryanto dan Ainun Arifin. Selain itu, penggugat wajib mengajukan notifikasi atau somasi dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan.
Apabila tidak mengajukan, gugatan wajib dinyatakan tidak diterima. Notifikasi atau somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan Ketua Pengadilan Negeri setempat. “Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat,” jelasnya.
Berdasar enam syarat tersebut, penggugat tidak memenuhi syarat berupa pengajuan notifikasi atau somasi dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan. Penggugat juga dinilai tidak tepat menarik tergugat III PT SER, sebab perusahaan tersebut merupakan badan hukum swasta, bukan lembaga pemerintah.
Usai sidang, hakim anggota sekaligus Humas PN Bojonegoro Isdaryanto menambahkan, gugatan CLS Agus Susanto Rismanto bukan ditolak, melainkan tidak dapat diterima. Sehingga penggugat punya hak untuk mengajukan gugatan CLS kembali apabila dibutuhkan.
“Putusan terkait pembuktian legal standing ini bisa dipelajari dulu oleh penggugat. Jadi apabila hendak mengajukan gugatan CLS kembali tetap diperbolehkan,” ujarnya.
Isdaryanto menjelaskan, alasan gugatan Agus Susanto Rismanto ini masuk kategori sidang CLS karena secara konstruksi hukumnya memang tidak sesuai dengan perdata biasa. Sidang CLS berbeda dengan gugatan perdata biasa. Apabila gugatan perdata biasa tanpa melalui proses pemeriksaan pendahuluan.
Kalau sidang gugatan perdata biasa, usai pembacaan gugatan dilanjutkan proses mediasi. “Pemeriksaan pendahuluannya yaitu membuktikan legal standing penggugat. Apabila terbukti, baru sidang lanjut membahas materi pokok,” terangnya.
Sementara itu, penggugat akrab disapa Gus Ris itu menerima putusan majelis hakim. Pihaknya akan memelajari lagi terkait gugatan CLS tersebut. Tetapi, apabila melihat efektivitas dan relevansi, jalur gugatan perdata dinilai percuma. Sebab, pada 8 Oktober lalu telah terjadi pembagian dividen antara PT SER dan PT ADS. Jadi, memilih ambil jalur pidana, karena diduga ada nilai kerugian negara.
Gus Ris bersama Anwar Sholeh telah membuat laporan dugaan korupsi PI Blok Cepu antara Pemkab Bojonegoro, PT ADS, dan PT SER ke KPK pada Jumat (27/11) lalu. “Karena niat mengajukan gugatan perdata ini guna mencegah terjadinya pembagian dividen dan agar terjadi renegosiasi antara PT SER dengan PT ADS. Tetapi ternyata pada 8 Oktober lalu telah ada pembagian dividen, jadi perdata sudah tidak berguna,” tegas mantan anggota DPRD Bojonegoro periode 2004- 2009 dan 2009-2014 tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Anwar Sholeh, terkait hasil putusan gugatan CLS tidak akan memberikan dampak. Sebab, pembagian dividen telah terjadi. Sehingga sudah ada dugaan nilai kerugian negara. Mantan Ketua DPRD Bojonegoro periode 1999-2004 bersama Gus Ris akan fokus menindaklanjuti laporan dugaan korupsi PI Blok Cepu di KPK.
“Minggu-minggu ini kami akan ke KPK lagi untuk memberikan data-data serta melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh KPK,” bebernya.
Editor : Indra Gunawan