Radar Bojonegoro – Setiap tahun dinas pendidikan (disdik) menganggarkan infrastruktur sekolah. Mulai rehab berat hingga ringan. DPRD menilai pembangunan itu harus segera dituntaskan. Karena tahun depan anggaran infrastruktur tembus Rp 280 miliar.
Namun, kinerja disdik selama ini dianggap belum jelas, karena belum mengacu data. Buktinya, beberapa kali DPRD meminta disdik menunjukkan data kondisi sekolah, tak bisa menunjukkan. Sehingga, program disdik berkutat pembangunan infrastruktur, belum mengarah peningkatan mutu pendidikan.
Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto, kinerja disdik tahun ini belum maksimal, sehingga tahun depan kinerja harus lebih ekstra. Rendahnya kinerja disdik itu terbukti tak memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah rusak. Mulai rusak berat, sedang, maupun riangan.
Beberapa kali DPRD meminta data itu, disdik tak bisa menunjukkan. ‘’Hingga kini belum diberikan. Kami yakin disdik tidak memiliki data itu,’’ ujarnya kemarin (25/11).
Dia mengungkapkan, tidak adanya data riil tentang peta kondisi infrastruktur sekolah rusak itu, membuat program penuntasan perbaikan infrastruktur lambat. Sebab, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cepat. ‘’Perencanaanya juga tidak matang,’’ tandas Supri.
Padahal, lanjut Supri, tahun depan alokasi anggaran perbaikan sekolah rusak di disdik mencapai Rp 280 miliar. Dengan jumlah itu seharusnya perbaikan bisa dituntaskan. Sehingga tahun berikutnya bisa berfikir tentang kemajuan mutu pendidikan.
Selama ini disdik dianggap cenderung meratakan program perbaikan sekolah. Yakni, semua sekolah mendapatkan perbaikan gedung. Meskipun kerusakannya tidak parah. Padahal, kondisi kerusakan di setiap sekolah berbeda. ‘’Kondisi itu akan membuat jumlah sekolah rusak selalu ada, tidak pernah habis. Sebab, satu dibangun, satunya rusak lagi. Begitu seterusnya,’’ tegasnya.
Dia menambahkan, perbaikan harus diprioritaskan sekolah yang kerusakannya parah. Setelah itu beralih ke sekolah lain. Kerusakan bisa tertangani dengan cepat. ‘’Saat rapat banggar lalu disdik hanya mengatakan 70 persen sekolah dalam kondisi rusak. Tapi tidak ada data riilnya,’’ jelasnya.
Tahun depan, alokasi anggaran disdik mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah itu hampir sama anggaran dinas pekerjaan umum (DPU) bina marga dan penataraan ruang. ‘’Anggaran sebesar itu memang mandatory undang-undang untuk pemenuhhan anggaran 20 persen dari APBD. Namun, persiapan penyerapannya juga harus bagus,’’ jelasnya.
Terpisah, Kepala Disdik Bojonegoro Dandi Suprayitno mengatakan, sedang menyiapkan sistem data sekolah rusak yang bisa diakses dengan mudah. Saat ini masih dalam proses pembuatan. Sehingga belum bisa menyampaikan data riil sekolah rusak. Sebab, datanya selalu dinamis. ‘’Jumlah sekolah rusak sangat dinamis. Jadi, terus berubah,’’ katanya.
Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ridlwan Hambali menuturkan pembangunan bersifat fisik harus mengacu skala prioritas dan berbasis data. Sehingga disdik harus punya tim kajian dan survei, sehingga bisa menilai dan mengukur kebutuhan di setiap sekolah.
‘’Tidak adil dan seimbang, misalnya siswa dalam satu sekolah masih sedikit akan tetapi infrastrukturnya dibangun sedemikian banyak,” katanya via ponsel. Sehingga, peran tim penilai sangat penting, untuk mendeteksi pembangunan sekolah yang didahulukan. Sebaliknya, bukan berdasarkan kedekatan atau permintaan. Namun, mengacu pada azas kelayakan dan kebutuhan.
‘’Sehingga dana besar yang digelontorkan bisa terserap maksimal dan utamanya tepat sasaran. Karena kalau banyak tapi tidak tepat sasaran akan sia-sia,” imbuh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro itu.
Menurut Ridlwan, pembangunan di lingkup pendidikan juga harus seimbang. Antara sifatnya fisik maupun nonfisik. Tak kalah penting yakni non fisik. Memang pemkab setempat telah memiliki program dan sudah berjalan. Misalnya beasiswa. Namun, dinilai belum menyentuh ke akar.
Editor : Indra Gunawan