Radar Bojonegoro - Sebanyak 14 rancangan peraturan daerah (raperda) dipastikan gagal dibahas tahun ini. Sebagian raperda diusulkan dibahas lagi tahun depan. Namun, sebagian kandas di tengah jalan. Sebab, tahun depan hanya ada 15 raperda diagendakan dibahas.
Sebagian besar adalah raperda usulan baru. Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno menjelaskan, tahun depan jumlah raperda akan dibahas memang tidak sebanyak tahun ini. Tahun depan hanya ada 15 raperda. Sedangkan, tahun ini rencana awal adalah 23 raperda.
Meskipun hingga kini hanya bisa menyelesaikan 9 perda. ‘’Sisa 14 raperda yang tidak terselesaikan,’’ jelasnya. Tahun depan, lanjut Sutikno, jumlah raperda akan dibahas tahun depan dikurangi. Yakni, menjadi 15 perda itu. Jumlah itu dibagi atas lima raperda inisiatif DPRD dan 10 raperda usulan pemkab.
‘’Saat ini yang diusulkan pemkab baru tujuh raperda. Tapi, pemkab akan menambah tiga usulan raperda lagi,’’ tutur politikus PKB itu. Sebagian raperda gagal dibahas tahun ini ada yang diusulkan lagi tahun depan. Namun, banyak juga yang kandas di tengah jalan. Salah satu raperda inisiatif masih diusulkan tahun depan adalah tentang pelindungan perempuan dan anak.
‘’Kalau yang diusulkan tahun depan banyak usulan pemkab,’’ tuturnya. Raperda baru akan dibahas adalah tentang pembentukan BUMD baru bidang pertanian. Namun, juga ada raperda tentang BUMD lama juga diajukan perubahan.
‘’Ini yang nantinya akan ditambahkan itu,’’ jelasnya memastikan pembahasan raperda memang tidak bisa cepat. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Moch lasin Afan mengatakan, tahapan pembuatan perda memang panjang. Harus melalui penyerapan aspirasi masyarakat terlebih dulu dalam penyusunan draf raperda. Setelah itu dilakukan pembahasan beberapakali.
‘’Baru kemudian di paripurnakan,’’ jelasnya. Setelah itu, lanjut Afan, masih harus dievaluasi oleh gubernur. Hasil evaluasi ini juga harus dibahas lagi. Baru bisa diundangkan menjadi perda.
Editor : Indra Gunawan