Radar Bojonegoro - Pendirian badan usaha daerah (BUMD) pertanian memasuki tahapan baru. Saat ini, tahap pelaksanaan fasilibility study (FS) atau studi kelayakan. BUMD baru itu nantinya akan bergerak di bidang pertanian.
Pemkab dan DPRD masih membahas fokus usahanya. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi menjelaskan, pembuatan BUMD pertanian saat ini memang tahap FS itu.
Pihaknya masih belum tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. ‘’Bisa lama, bisa cepat,’’ jelas politikus Gerindra itu. Hasil FS itu nantinya akan digunakan sebagai bahan kajian oleh DPRD. Sehingga, bisa segera ditentukan fokus usahanya.
‘’Apakah produksi pertanian atau tata niaga pertanian,’’ ujar perempuan tinggal di Kecamatan Sumberrejo itu. Menurut Sally, pada pembahasan awal ada sejumlah hal menjadi perhatian. Yakni perbaikan tata niaga pertanian dan stabilisasi harga berpihak pada petani.
Sebab, selama ini harga produk pertanian kerap anjlok saat panen raya. ‘’Tapi, di luar itu sebenarnya banyak yang bisa dilakukan BUMD pertanian. Misalnya, meningkatkan nilai ekonomi produksi pertanian lokal,’’ jelasnya.
Setelah semua proses selesai, lanjut Sally, komisi B akan mengajukan itu ke program pembuatan perda (propemperda). Sehingga, bisa segera dibahas legalitas pendirian BUMD baru itu.
Sally menambahkan, BUMD pertanian itu nantinya akan sangat membantu petani. Sebab, akan berfungsi membantu petani dalam stabilisasi harga produk pertanian. ‘’Nanti hasil pertanian Bojonegoro bisa dibeli oleh BUMD,’’ jelasnya.
Potensi pertanian di Bojonegoro sangat besar. Sebab, wilayah Bojonegoro dilalui Sungai Bengawan Solo bisa melakukan cocok tanam padi setahun penuh. Bojonegoro juga menjadi salah satu penghasil beras tertinggi di Jawa Timur. Sehingga, BUMD pertanian ini sangat dibutuhkan.
‘’Potensinya luar biasa,’’ jelasnya. Sesuai draf kebijakan umum anggaran - prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), Pemkab Bojonegoro mengalo kasikan Rp 15 miliar untuk penyertaan modal BUMD baru itu tahun depan.
Namun, badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) masih belum memberikan keterangan mengenai dana penyertaan modal itu. Kepala Bappeda Anwar Mukhtadlo saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp.
Editor : Indra Gunawan