Radar Bojonegoro - Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto baru menjabat dua tahun. Namun, sejumlah prestasi mulai tampak. Masyarakat sudah merasakan efek positif dari programnya.
Sesuai data Pemkab Bojonegoro, program prioritas berjalan maksimal. Bahkan menjelang Hari Jadi ke 343 Bojonegoro (HJB), pemkab mendapatkan “kado” HJB dari berbagai pihak.
Di antaranya, piagam penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Prestasi ini sebagai kebijakan peduli masyarakat, karena satu-satunya kabupaten dengan kepesertaan mencapai 98 persen.
Pekan lalu, mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Mendagri Drs, Akmal Malik, M.Si, atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2018. ‘’Capaian ini atas kerja sama seluruh stakeholder pemkab,’’ kata Bupati Anna Mu’awanah.
Bu Anna menuturkan, sesuai data terbaru menyebutkan, kemiskinan menurun, ekonomi tumbuh, indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat, dan nilai tukar pertanian menguat. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menurun, dari 4,19 di 2018, 2019 menurun di angka 3,70.
‘’Kami ingin kerja, maju, dan prestasi bersama sesuai dengan tema HJB kali ini,’’ ujar bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu. Bu Anna menjelaskan, program selama lima tahun sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, dengan berjalannya waktu aksinya sudah mulai tampak.
Beberapa capaian program prioritas, mulai dari sektor infrastruktur jalan dan jembatan, serta program petani mandiri (KPM), dan kartu pedagang produktif (KPP). Selanjutnya, perhatian pemkab kepada madrasah diniyah (madin), pendidikan gratis, lapangan kerja baru, dan insentif guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Juga program alas atap dan dinding (aladin) untuk rumah tidak layak huni (RTLH) warga tak mampu. Mendukung perkemb angan sektor usaha kecil dan usaha di tingkat desa, digelontor bantuan modal UKM BUMDes Rp 100 juta.
Kebijakan Bu Anna juga menyentuh sektor kemiskinan, sektor kesehatan, bahkan kesejahteraan kepala desa serta perangkatnya, juga diperhatikan. Komunikasi Bu Anna dengan DPRD juga lancar. Terbukti produk hukum baik peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) cukup mengejutkan. Saat ini sudah terbit 12 perda dan 86 perbup.
Editor : Indra Gunawan