Radar Lamongan – Nama eks Sekretaris KPUK Lamongan kembali diseret dalam persidangan kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pilkada 2015.
Menurut Nihrul Bahi Al Haidar, penasihat hukum dari terdakwa Irwan Setiadi, kliennya menyatakan mendapatkan perintah dari sekretaris KPUK Lamongan waktu itu untuk mencairkan Rp 125 juta kepada seluruh komisioner dan anggota KPUK di sekretariat.
‘’Dijelaskan dengan tegas oleh terdakwa, bahwa itu atas perintah KPA (eks sekretaris KPUK Lamongan). Waktu itu yang menjabat sebagai KPA Pak Muhadjir,’’ tutur Irul, sapaan akrabnya Nihrul Bahi Al Haidar.
‘’Harapannya majelis hakim bisa adil dalam memberikan keputusan sesuai dengan fakta persidangan. Serta memanggil pihak lain ketika proses persidangan sudah selesai,’’ harapnya kemarin (11/6).
Dia juga menjelaskan rincian semua kegiatan anggaran Rp 220 juta. Anggaran di luar pagu tersebut digunakan untuk pengamanan konsumsi kotak suara saat penghitungan dan pengawalan kotak suara.
‘’Seharusnya setiap tim kan membuat laporan dan diserahkan kepada bendahara KPU. Namun, masing-masing tim ini tidak pernah membuat laporan. Akhirnya bendahara KPU yang membuat laporan tersebut.
Hal itu membuat terdakwa kesulitan dalam membuat laporan,’’ tukasnya. Irul juga menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang Rp 1 miliar. Dia membantah adanya pengembalian selama dua kali Rp 600 juta dan Rp 400 juta.
‘’Sebagaimana yang pernah dirilis oleh Kejari Lamongan ke media pada 11 Maret 2020,’’ imbuhnya. Dia mengklaim majelis hakim di Pengadilan Tipikor meminta kepada JPU agar prosesnya lebih selektif dan berperikeadilan.
JPU harus bisa menunjukkan semuanya dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Serta, meminta JPU menunjukkan unsur-unsur dan bukti kerugian negara. Sebab, hingga persidangan Rabu (10/6), Irul mengklaim bukti masih lemah.
‘’Itu juga nanti akan kita kawal. Apakah nanti kerugian negara sesuai atau tidak. Perlu diketahui, keterangan terdakwa dalam persidangan merupakan alat bukti sah. Sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP,’’ kata Irul.
Dikonfirmasi terpisah, eks Sekretaris KPUK Lamongan, Muhadjir menampik seluruh keterangan terdakwa, yang menyatakan dirinya menyuruh membagikan THR kepada seluruh komisioner dan anggota KPUK setempat.
‘’Saya tidak pernah memberikan perintah itu,’’ jawab pria yang kini menjabat kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lamongan tersebut.
Sementara itu, JPU M Subhan menyatakan, sidang tuntutan bakal digelar dua minggu lagi. Dia membenarkan poin-poin keterangan terdakwa dalam persidangan sebelumnya.
‘’Ya itu keterangan terdakwa. Selanjutnya akan kami masukkan dalam tuntutan. Nanti tinggal hakim mempertimbangkan dari keterangan masing-masing,’’ kata pria yang juga menjabat kasi Pidsus Kejari Lamongan tersebut.
Terkait terdakwa yang menyangkal pengembalian Rp 1 miliar, Subhan menyatakan, poin utamanya adanya pengembalian negara. Pengembalian uang tersebut sebenarnya bagus untuk meringankan hukuman terdakwa.
Apakah tidak dicari siapa yang mengembalikan? ‘’Ya sementara kan karena harus membuktikan kesalahan terdakwa dulu. Kalau soal pengembalian kan masalah lain,’’ alasannya.
Menurut dia, pada sisa sidang nanti tidak perlu lagi menghadirkan eks sekretaris KPUK. Alasannya, sudah pernah dilakukan pemeriksaan saat proses penyelidikan lalu.
‘’Kita kan takutnya habis masa penahanannya. Kalau tahanan habis, perkaranya belum selesai. Jadi kita ingin cepat menuntaskan inti permasalahannya dulu,’’ ujar Subhan.
Editor : Indra Gunawan