Radar Bojonegoro - Penerapan new normal masih dalam pembahasan serius jajaran pejabat Pemkab Bojonegoro. Masih mengum pulkan masukan dari berbagai kalangan terkait pelaksanaan new normal itu. Namun, pelaksanaan new normal harus mendapat izin Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
‘’Minggu kemarin kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan berbagai tokoh terkait hal itu,’’ kata Kabag Humas Pemkab Bojonegoro Masirin kemarin (1/6) . Masirin menjelaskan, masukan dari para tokoh, pelaku usaha, dan forkom pimda sangat penting. Sehingga, penerapan new normal bisa dilakukan dengan maksimal.
Selain itu, apa saja kesiapan yang perlu dilakukan. Pelaksanaan new normal nantinya mencakup banyak bidang. Mulai pendidikan, ekonomi, agama, sosial, hingga kesehatan. ‘’Kita baru sebatas masukan saja. Belum pada persiapan pelaksanaan,’’ jelasnya. Pelaksanaan new normal tetap harus dengan izin Kemenkes. Syarat syarat yang diberikan Kemenkes harus dipenuhi. Baru new normal bisa dilaksanakan di daerah itu.
‘’Nantinya akan tetap dilaksanakan. Namun, saat ini masih pembahasan,’’ jelasnya. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, new normal harus dilakukan. Sebab, hingga kini belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. ‘’Tapi syarat-syarat untuk menerapkan new normal itu harus dipenuhi dulu,’’ jelasnya.
Sholikin melanjutkan, pemkab harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak menganggap new normal itu usainya pandemic Covid-19. Sehingga, mereka tidak bertindak sembrono. Yakni, melakukan kegiatan seperti sebelum ada pandemi. ‘’Ini yang harus menjadi fokus perhatian,’’ ujar politikus asal Kecamatan Tambakrejo itu.
Penerapan new normal masih perlu kajian mendalam. Syarat-syarat yang diberikan Kemenkes harus dipenuhi. ‘’Mau tidak mau new normal harus diterapkan,’’ ujar dia. Dalam waktu dekat, lanjut dia, adalah tahun ajaran baru. Jika new normal tidak diterapkan, siswa akan terlalu banyak belajar di rumah. Maka, persiapan new normal harus segera dilakukan.
Editor : Bachtiar Febrianto