Nikah di Rumah Ibadah Maksimal Dihadiri 30 Orang

Bachtiar Febrianto • Dipublikasikan Selasa, 2 Juni 2020 | 19:53 WIB
Nikah di Rumah Ibadah Maksimal Dihadiri 30 Orang
Nikah di Rumah Ibadah Maksimal Dihadiri 30 Orang

Radar Lamongan – Pasangan calon pengantin di wilayah Kabupaten Lamongan kini diperbolehkan menggelar akad nikah di rumah ibadah. Kasi Bimbingan Masyarakat (Binmas) Islam Kantor Kemenag Kabupaten Lamongan M Khoirul Anam mengatakan, kebijakan tersebut baru bisa diterapkan di Kabupaten Lamongan setelah terbit SE dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur.


‘’Karena kita instansi vertikal, maka kita menunggu surat dari kanwil kemenag provinsi dulu.  Tapi secara prinsip, SE tersebut sudah bisa dilaksanakan sejak SE diberlakukan. Namun secara instansional, kami menunggu dari provinsi,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (1/6).


SE Kemenag diterbitkan 29 Mei. SE Nomor 15 Tahun 2020 itu tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di masa pandemi. Salah satu poinnya, membatasi jumlah peserta yang hadir dalam pernikahan maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang.


Selain di rumah ibadah, akad nikah juga diperbolehkan digelar di rumah calon pengantin. Dengan catatan, calon pengantin maupun wali nikah harus mengajukan surat permohonan disertai alasan yang kuat mengapa meminta pelaksanaan akad nikah di rumah. Sekaligus membuat surat pernyataan kesanggupan menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur.


‘’Jika tidak ada alasan kuat dan siap melaksanakan protokol kesehatan, maka kepala KUA (kantor urusan agama) dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan di kantor KUA saja,’’ kata Anam. Pria yang juga wakil ketua Badan Hisab Rukyat (BHR) Kabupaten Lamongan ini menambahkan, pembatasan pelaksanaan akad nikah di KUA juga masih berlaku sesuai SE Direktorat Jenderal Binmas Islam Kemenag RI Nomor 004 Tahun 2020. Yakni dibatasi delapan calon pengantin per hari. 


‘’Namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti permohonan akad nikah melebihi batas dan tidak bisa dialihkan harinya harus di waktu yang sama, maka kepala KUA bisa mempertimbangkan untuk melayani masyarakat dengan kearifan lokal. Karena beberapa daerah mempunyai kultur harus menikah di hari itu juga. Akhirnya harus disiasati dengan cara mengatur schedule sedemikian rupa,’’ jelas Anam.

Editor : Bachtiar Febrianto
kementrian agama lamongan