CAKADES PASUTRI, RAWAN KORUPSI

Bachtiar Febrianto • Dipublikasikan Sabtu, 8 Februari 2020 | 00:08 WIB
CAKADES PASUTRI, RAWAN KORUPSI
CAKADES PASUTRI, RAWAN KORUPSI

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro- Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di 233 desa kemarin (6/2) telah menetapkan calon kepala desa (cakades), hasilnya masih ditemukan cakades berstatus pasangan suami istri.


Kondisi ini tentu membuat membuat iklim demokrasi Pikades serentak tahun ini kurang sehat. Sebab, sesuai pengamatan akademisi, politik dinasti rawan korupsi. 


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bojonegoro Unigoro, Rupiarsih mengatakan, politik dinasti menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. 


Sehingga, dibutuhkan regulasi terkait pencalonan kades. Agar kedepan terbeas dari politik dinasti. Karena cakades pasutri ini dari segi teori, akan memicu korupsi.


‘’Cakades pasutri itu masuk kategori politik dinasti, rawan terjadi korupsi,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (6/2)


Dia menuturkan, masyarakat harus diberi pencerahan agar tidak membiarkan orang membangun kekuasaan dengan politik dinasti. Warga juga harus didorong untuk mencari calon kades di wilayahnya lebih kompeten dan berintegritas. Cukup disayangkan ketika minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan.


“Masyarakat harus melek, harus berani menolak politik uang, bagaimana desa bisa maju kalau masih minim kesadaran itu,” tandasnya.


Dia menambahkan, tidak ada aturan yang melarang hubungan keluarga maju pilkades, tapi dari sisi kepatutan sangat kurang patut. Karena sama seperti membodohi masyarakat. 


 “Dalam hal ini peran media harus bisa mencerahkan masyarakat agar lebih peka dengan praktik-praktik yang membuat proses demokrasi tidak sehat,” tegasnya.


Chusnul Chotimah alumni mahasiswi Ilmu Politik Unair, menilai banyaknya kasus cakades pasutri dan masih keluarga, perlu dilihat dari berbagai sudut pandang.


Bisa disebabkan karena masyarakat tidak memiliki informasi, atau punya informasi soal pilkades, tapi tidak cukup punya modal untuk mencalonkan. Padahal pilkades sendiri merupakan bagian dari proses demokratisasi. 


Sehingga kepemimpinan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika kemudian yang bisa maju hanya elit-elit yang dari dulu berkuasa, dianggap proses menuju demokrasi terjadi masalah.


“Apa yang bikin orang kemudian tidak mau untuk maju mencalonkan diri sebagai cakades? Apa terkendala informasi atau bahkan biaya kampanye? Ini yang harus diselesaikan,” bebernya.


Seharusnya bisa muncul calon-calon lain dari masyarakat. Adakah kemungkinan persyaratan untuk maju pilkades juga terlalu eksklusif untuk sebagian kalangan. 


Apabila dibiarkan terus-menerus, akibatnya di Indonesia ini hanya seolah-olah jadi negara demokratis. Seolah-olah menyelenggarakan pemilihan rakyat yang terbuka. Padahal kenyataannya tidak.


Karena calon-calon yang maju dari kubu yang sama. Siapapun yang menang, keduanya berkuasa. Hal ini tentu jadi marabahaya. Bukannya mengarah ke demokrasi, tapi oligarki. Nanti yang menguasai keseluruhan adalah kelompok yang sama.


“Isitilahnya siapapun yang menang, rakyat yang kalah. Tentu ini bahaya,” katanya.


Camat Balen, Nanik Lusetiyani dikonfirmasi terpisah mengatakan, dari 12 desa di wilayah kerjanya yang menggelar pilkades serentak, ada dua cakades berstatus keluarga. Di Desa Sobontoro, dan Desa Sidobandung. 


Di Desa Sidobandung dua cakades pasangan suami istri, yakni Sukijan dan Lilik Musrini. Sedangkan di Desa Sobontoro itu bapak dan anak yaitu Mursim dan Indah Delyananti. 


“Hanya dua desa itu yang cakadesnya ada hubungan keluarga, jadi tidak ada kerawanan. Kalau desa-desa lain juga terpantau aman, tadi saya juga hadir saat penetapan cakades,” terangnya.


Camat Trucuk Heru Sugiharto menerangkan ada dua dari delapan desa yang cakadesnya merupakan pasutri. Di antaranya Desa Tuiungrejo dan Desa Kandangan. 


Namun, di Desa Kandangan ada empat cakades yakni Tamban, Siti Fathimah, Siti Istitoah, dan Ikhwanul Khusna. Sedangkan di Desa Tulungrejo cakadesnya duet pasutri Darto dan Ika Leksiana.


“Desa Tulungrejo dan Desa Kandangan yang pasutri,” tegas mantan Kabag Humas Pemkab Bojonegoro itu.


Camat Gayam Agus Hariana mengatakan, ada satu desa yang cakadesnya pasutri, di Desa Beged. Yaitu, Erdino Trihandoyo dan Dwi Putri Ramadhani. 


Camat Dander Husnan mengatakan, ada dua desa yang cakadesnya pasutri. Di antaranya Desa Karangsono dan Desa Sendangrejo. Cakades pasutri di Desa Karangsono yaitu Sutrisno dan Sulistiowati. Sedangkan di Desa Sendangrejo cakades pasutrinya, yakni Moch Mustain dan Siska Setyorini.


Sementara itu, Camat Kanor Mahfud mengatakan, di wilayah kerjanya ada cakades adik-kakak, yakni di Desa Semambung. Neny Rachmawati dan Dedy Ristiyanto masih satu keluarga. (selengkpanya lihat grafis)


Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuana Poerwiyanto mengklaim sudah mengantongi data cakades yang statusnya pasutri. Namun, dia belum bisa menunjukkan data tersebut karena sedang izin sakit.


‘’Data di kantor, ini saya tidak masuk, sakit,’’ katanya terpisah.


Terakit cakades pasutri, kata Djuana, tidak dilarang dalam aturannya. Sebagai aparatur sipil negara, dia tetap mengacu regulasi yang berlaku. Sebaliknya, terkait patut dan tidaknya itu masyarakat yang menilai.


Karena masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpian di desanya.


Editor : Bachtiar Febrianto
bojonegoro pengawasan