Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Kamis, 16 Januari 2020 | 18:54 WIB
Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk
Berpotensi Terjadi Kelangkaan Pupuk

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kelangkaan pupuk bersubsidi berpotensi terjadi tahun ini. Kuota pupuk tahun ini berkurang drastis sekitar 97 ribu ton, dibanding 2019. Pengurangan ini setidaknya mengisyaratkan petani diminta tak menggantungkan pupuk kimia, terlebih pupuk bersubsidi.
Sesuai data kuota pupuk dari PT Petrokimia Gresik dipegang Komisi B DPRD menyebutkan, Bojonegoro dijatah 83 ribu ton, sedangkan pada 2019 kuota untuk Bojonegoro sekitar 180 ribu ton. ‘’Tahun ini berpotensi terjadi kelangkaan pupuk, karena kuotanya berkurang lebih 50 persen,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi kemarin (15/1).
Sally menuturkan, kuota pupuk 83 ribu ton tahun ini meliputi berbagai jenis pupuk bersubsidi. Di antaranya Urea, ZA, NPK, Phonska, SP 36, dan pupuk organik. Kuota dari pemerintah sangat jauh dari tahun sebelumnya.
Melihat kuota 83 ribu ton, menurut Sally, diprediksi hanya akan memenuhi kebutuhan pupuk hingga Mei. Sehingga, memasuki Juni hingga akhir tahun, berpotensi terjadi kelangkaan pupuk. Sehingga harus dilakukan langkah antisipasi. ‘’Mumpung ini masih awal tahun,’’ tandas politikus Partai Gerindra ini.
Terungkapnya data kuota pupuk bersubsisi menurun itu, setelah komisi membidangi keuangan dan perekonomian memanggil PT Petrokimia Gresik beserta 10 distributor se-Bojonegoro. Dengar pendapat (hearing) itu juga mendatangkan dinas pertanian (disperta).
Melihat kondisi tersebut, disperta diminta melakukan pendataan kebutuhan riil di lapangan. Sebab, selama ini dinilai rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan riil.
Kepala Disperta Helmy Elisabeth membenarkan penurunan kuota pupuk. Penurunan juga terjadi di semua kabupaten dan kota di Jawa Timur. ‘’Karena kuota untuk Jatim sendiri juga turun,’’ katanya via ponsel.
Penurunan kuota ini, menurut Helmy, sudah terjadi setiap tahun, karena pemerintah sendiri juga berharap petani tidak tergantung pupuk kimia. Sehingga, petani diminta jangka panjang dengan proses menggunakan pupuk organik.
Penurunan kuota pupuk bersubsidi ini, tentu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga, disperta tidak memiliki kewenangan penambahan kuota. Satu-satunya langkah diambil untuk disperta mengawal distribusinya dari sistributor ke agen hingga ke tangan petani.
‘’Kami hanya bisa memantau distribusi di lapangan,’’ tegasnya.

Editor : M. Yusuf Purwanto
pupuk subsidi musim tanam