PKL Dipusatkan di Enam Jalan

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Kamis, 16 Januari 2020 | 18:52 WIB
PKL Dipusatkan di Enam Jalan
PKL Dipusatkan di Enam Jalan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Enam jalan disiapkan menjadi lokasi penataan semua pedagang kali lima (PKL). Menariknya, lokasi enam jalan protokol tersebut berada di kawasan Pecinan atau kampung mayoritas penghuninya keturunan orang Tionghoa.
Yaitu, Jalan Imam Bonjol, Jalan Rajawali, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Sedangkan, saat ini sudah ditempati PKL yakni di Jalan Kartini dan Jalan D. I Panjaitan atau selatan kantor BRI. PKL yang berjualan di dua jalan tersebut kini sudah ramai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Sukaemi menjelaskan, sudah memiliki masterplan penataan PKL. Sehingga, nanti PKL juga bisa lebih nyaman. ‘’Sudah kita siapkan,’’ ujarnya.
Kemi menjelaskan, enam jalan protokol itu saling sambung. Sehingga, akan menjadi kawasan yang tepat untuk PKL. Dan PKL berdiri di satu sisi jalan tersebut. Sehingga tak membuat sempit jalan. ‘’Jadi, kalau ada orang ingin berkuliner lokasinya di situ. Tidak perlu kemana-mana lagi,’’ ujar mantan Camat Tambakrejo tersebut.
Hingga kini belum semua PKL mau direlokasi. Sebagian masih nekat berjualan di seputaran alun-alun. Namun, petugas satpol PP dan dinas perhubungan (dishub) terus melakukan patroli. ‘’Saat ini terus dilakukan penataan,’’ jelasnya.
Kemi menjelaskan, segera melakukan pembinaan pada PKL yang sudah mau ditata. Dalam waktu dekat akan diberikan kartu tanda usaha. Kartu sebagai bukti bahwa mereka adalah PKL resmi. Mereka akan dibina pemkab setempat. ‘’Mereka tidak akan digusur lagi,’’ terangnya.
Kartu tanda usaha itu, lanjut Kemi, akan diberikan pada semua PKL. Baik warga lokal muapun luar Bojonegoro. Sebab, mereka PKL yang berjualan di Bojonegoro. ‘’Kartu itu tidak bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman. Kalau pinjaman itu KPP (kartu pedagang produktif),’’ terang pria pernah menjabat di dishub itu.
Kemi melanjutkan, KPP beda dengan kartu tanda usaha. Kartu tanda usaha hanya digunakan sebagai bukti bahwa mereka PKL binaan pemkab. ‘’Jadi, mereka bukan PKL liar,’’ jelasnya.
Selain itu, para PKL akan diberikan tenda. Selain itu, juga akan diberikan bimbingan teknis. Sehingga, produk yang mereka jual semakin berkualitas.

Editor : M. Yusuf Purwanto
penertiban bojonegoro