Tiga OPD Serapannya Rendah

Bachtiar Febrianto • Dipublikasikan Sabtu, 4 Januari 2020 | 21:37 WIB
Tiga OPD Serapannya Rendah
Tiga OPD Serapannya Rendah

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) ditemukan serapan anggarannya masih di bawah 50 persen. Yakni, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian (disperta), dan dinas pemadam kebakaran (damkar).


Temuan itu setelah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Bojonegoro, telah menuntaskan rekapitulasi hasil pendapatan dan belanja anggaran tahun 2019.


Hasilnya, total serapan Perubahan (P)-APBD 2019 hingga 31 Desember sekitar 4,4 triliun, dari total anggaran Rp 7,1 triliun. Sehingga, anggaran yang tidak terserap hingga tutup tahun sekitar Rp 2,6 triliun.


Kepala BPKAD Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, sesuai hasil rekapitulasi serapan masing-masing OPD, ada tiga OPD yang serapannya masih di bawah 50 persen.


Pagu anggaran dinas ketahanan pangan Rp 2,9 miliar, hanya terserap Rp 1,3 miliar. Selanjutnya, dinas pertanian pagu anggarannya Rp 46,3 miliar, serapan anggaranya hanya Rp 19,2 miliar. Sedangkan, dinas damkar mendapat pagu anggaran Rp 27 miliar, hanya terserap Rp 10,1 miliar.


Jadi untuk dinas ketahanan pangan serepannya 47 persen. Disperta hanya mampu menyerap 41 persen, dan dinas damkar hingga 31 Desember hanya mampu menyerap 37 persen.


Sementara itu,  realisasi penda­patan dan belanja tahun 2019, jika mengacu P-APBD hanya terealisasi sekitar 62 persen. Sebaliknya, jika mengacu APBD induk, realisasinya sekitar 92 persen.


”Kalau mengacu P-APBD, realisasinya 62 persen,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (3/1).


Luluk menuturkan, sesuai dengan nota dinas yang telah dibuat, dan dilaporkan kepala Bupati Bojonegoro Anna Mu’awannah, posisi kas daerah (kasda) hingga 31 Desember, total penerimaan Rp 6,3 triliun. Kemudian untuk total penge­luaran dari kasda hingga tutup tahun Rp 2,1 triliun.


Sehingga, posisi kas hingga pergantian tahun 2019 ke tahun 2020, sekitar Rp 2,1 triliun. Jumlah itu belum termasuk sisa lebih pembiayaan (silpa). Sebab, ada beberapa OPD yang anggarannya belum terserap, namun posisinya bukan di kasda.


Sebaliknya, di kas masing-masing OPD. Sehingga, untuk kepastian besaran silpa masih menunggu laporan dari masing-masing OPD. ”Jadi Rp 2,1 itu posisi kas, bukan silpa,”  tandas mantan Camat Baureno itu.


Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Helmy Elisabeth dikonfirmasi terpisah membe­narkan serapannya tidak men­capai 50 persen. Rendahnya serapan itu karena penambahan anggaran untuk belanja modal Rp 11 miliar, hanya mampu terserap Rp 1,6 miliar.


Kemudian belanja barang dan jasa Rp Rp 32,6 miliar, hingga akhir tahun terserap Rp 15,8 miliar. Sehingga masih tersisa Rp 16,7 miliar.


”Ini masih dievaluasi, agar tahun depan bisa menyerap maksimal,” katanya terpisah.

Editor : Bachtiar Febrianto