BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan

Bachtiar Febrianto • Dipublikasikan Sabtu, 23 November 2019 | 22:44 WIB
BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan
BPD Pertanyakan Anggaran Pembinaan

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Perwakilan Forum Badan Permusyawaratan Desa (FBPD) Bojonegoro kemarin (22/11) mendatangi kantor dinas pemberdayaan masyarakat (DPMD). Mereka mempertanyakan komitmen dinas PMD meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para BPD. 


Selama ini banyak program peningkatan kapasitas pemerintah desa (pemdes), namun sejak BPD periode 2019-2025 mengantongi SK bupati, belum pernah mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas.


‘’Kami berharap pemkab serius meningkatkan kapasitas BPD,’’ kata Ketua Forum BPD Bojonegoro Mahfud Muharom kemarin (22/11).


Mahfud menuturkan, kedatangannya di kantor dinas PMD itu mewakili anggota forum BPD setempat. Rerata para BPD selama ini masih belum mengetahui regulasi tentang hak dan kewajibannya.


Sehingga, keberadaan BPD terkesan sebagai pelengkap lembaga di desa. Padahal, sesuai regulasinya semua produk hukum di desa itu menjadi kewenangan BPD. Sebab, BPD merupakan lembaga legislasi di tingkat desa.


‘’Prakteknya selama ini pembuatan regulasi justru kepala desa yang mengundang. Padahal sesuai aturannya yang mengundang adalah BPD,’’ tegasnya.


Adanya pembinaan, kata Mahfud, diharapkan SDM para BPD meningkat. Sehingga ke depan BPD memahami tugas dan fungsinya. 


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Djuono Poerwiyanto memastikan akan segara digelar pelatihan untuk BPD. Seseuai rencananya, akan dilaksanakan mulai pekan depan. 


Namun, yang terlibat dalam pelatihan itu tidak semua anggota BPD. Namun, hanya dua anggota BPD di masing-masing desa. ‘’Pekan depan akan digelar pelatihan BPD,’’ ujarnya.

Editor : Bachtiar Febrianto
pmd Pemdes