BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kemeriahan Hari Santri belum sebanding dengan program pemerintah yang menyasar ke pondok pesantren (ponpes). Berdasar anggaran di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, program yang menyasar ponpes masih minim.
Sebab, untuk pesantren murni yang tidak memiliki program pendidikan formal, tidak mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah. Sebaliknya, pemkab baru sebatas memberikan insentif untuk guru madrasah diniyah (madin). Sesuai pagu di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, dijatah Rp 6 miliar.
’’Sementara (perhatian pemerintah ke pesantren) masih minim,’’ kata Kepala Seksi (Kasi) Pondok Pesantren M. Abdullah Hafidz kemarin (22/10).
Hafidz menuturkan, selama ini ada bantuan operasional untuk pesantren, tapi khusus bagi pesantren yang menyelenggarakan program kesetaraan pendidikan formal. Tahun ini ada enam ponpes di Bojonegoro yang menggelar persamaan pendidikan formal.
Juga, ada bantuan program Indonesia pintar (PIP), tapi bukan khusus santri. Sebaliknya, bagi santri yang juga sekolah formal, atau bagi siswa yang ikut kesetaraan. ’’Untuk pondok salaf, ada bantuan RKB (ruang kelas baru). Tapi tahun ini hanya satu titik,’’ tandasnya.
Semua program yang ditangani Kasi Pontren Kemenag Bojonegoro, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dan jika ditotal, saat ini masih minim. Meski begitu, diharapkan setelah ada undang-undang (UU) pesantren, membawa kabar baik untuk lembaga pesantren.
Menjelang pemilu lalu, ada bantuan pelatihan skill bagi santri, namun itu dari Kementerian Tenaga Kerja pusat, bukan dari Kemenag. Sehingga sasaran programnya belum menyeluruh. Apalagi, yang membawa adalah anggota DPR. ’’Skill untuk santri sebenarnya juga penting,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kabag Kesra Pemkab Bojonegoro Sahari dikonformasi terpisah mengatakan, tahun ini sudah banyak program pemkab yang mengarah ke pesantren. Di antaranya insentif untuk guru mengaji.
Tahun ini ada sekitar 5 ribu guru mengaji mendapat tunjangan insentif. Total anggarannya dipatok Rp 6 miliar. ’’Untuk ustad atau ustadah itu baru tahun ini,’’ tegasnya.
Kemudian untuk program sasarannya lembaga pesantren, berbentuk program fisik. Yaitu hibah yang bersumber dari APBD. ’’Kalau lembaga pesantren, khusus fisik,’’ ujar PNS sebelumnya bertugas di dinas kepemudaan dan olahraga (dinpora) ini.
Sementara itu, upacara Hari Santri Nasional (HSN) di Alun-Alun Bojonegoro berlangsung khidmat. Tidak hanya diikuti siswa madrasah, tapi juga sekolah umum. Peserta upacara mengenakan sarung dan peci, bagi muslim. Sementara bagi muslimah mengenakan baju serbaputih. Turut diikuti siswa dan santri di Bojonegoro.
Editor : M. Yusuf Purwanto