LAMONGAN, Radar Lamongan - Hari pangan se-dunia kemarin (16/10) ditandai dengan melimpahnya cadangan pangan di Lamongan. Ditunjukkan dengan cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog yang dipastikan masih cukup banyak hingga akhir tahun mendatang. Yakni dari CBP sebanyak 26 ribu ton, untuk kebutuhan bantuan pangan hanya sekitar 10 ribu ton.
“Kita optimalkan penjualan, sehingga ada space untuk serapan,” ujar Wakil Kepala Bulog subdivre III Lamongan, Bojonegoro, Tuban Tachori kemarin (16/10).
Dia mengungkapkan, CBP itu berasal dari serapan 2018-2019. Karena stok melimpah, Tachori mengatakan, untuk serapan masih diminimalisasi. Apalagi produksi di tingkat petani juga rendah.
Menurut dia, target serapan tahun ini sudah terpenuhi. Yakni yakni dari target global serapan sekitar 42 ribu ton, sampai bulan ini Bulog sudah menyerap 46 ribu ton. “Untuk akhir tahun belum ada target pasti, karena stok kita masih banyak,” terangnya.
Dia melanjutkan, kapasitas gudang bulog cukup. Bahkan perusahaan plat merah ini bisa melakukan sewa apabila gudangnya penuh. Tapi beras yang terlalu lama disimpan di gudang kualitasnya turun. Sehingga dia fokus pada penjualan. Cadangan beras pemerintah ini hanya bisa didistribusikan sesuai dengan instruksi perintah pusat. Misalnya untuk kepentingan BPNT, penjualan lintas instansi pemerintah, dan operasi pasar. ‘’Tidak bisa digunakan untuk kepentingan komersil perusahaan,’’ ujarnya.
Meski begitu, Tachori bersyukur, untuk bantuan pangan di Lamongan menggunakan CBP. Sehingga CBP bisa berkurang jumlah dan serapan bisa optimal ketika petani panen. Karena serapan bulog cukup membantu menstabilkan harga di lapangan. Namun tetap pada ketentuan pemerintah terkait dengan standarisasi beras. Pasalnya, untuk beras pemerintah ini tidak langsung dikonsumsi melainkan disimpan dulu. Jika kualitasnya rendah, tidak bisa bertahan lama di gudang penyimpanan. “Kita memang agak ketat khususnya saat pembelian di petani, kadar air harus diperhatikan betul,” terangnya.
Dia menambahkan, CBP Bulog kembali digunakan untuk penyaluran bantuan penduduk kurang mampu. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak bulan lalu. Berdasarkan data bulog, kebutuhan bantuan pangan nontunai (BPNT) mencapai 860 ton setiap bulan.
Editor : M. Yusuf Purwanto