Usulkan Anggaran Pilkada Rp 105 M

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Jumat, 20 September 2019 | 23:30 WIB
Usulkan Anggaran Pilkada Rp 105 M
Usulkan Anggaran Pilkada Rp 105 M

LAMONGAN, Radar Lamongan - Usulan anggaran pilkada 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan kembali dinaikkan. Jika sebelumnya anggaran diusulkan Rp 65 miliar, maka PAK diajukan menjadi Rp 105 miliar.


‘’Ada beberapa faktor yang membuat usulan anggaran naik sangat signifikan,’’ tutur Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (19/8).
Dia menjelaskan, kenaikan usulan karena adanya nomenklatur masalah santunan. Selain itu, lanjut dia, adanya pertimbangan kenaikan dari badan ad hoc, salah satunya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).


‘’Dan itu masuk belanja jasa bukan barang,'' ujar Mahrus Ali saat dikonfirmasi via ponsel.
Dia berharap paska dari konsolnas, ada perkembangan jawaban pengajuan dari KPU RI ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kenaikan honororium badan ad hoc itu.


Sehingga, lanjut dia, pihaknya bisa berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk merasionalkan rencana anggaran belanja (RAB) yang ditetapkan pemkab setempat.


‘’Setelah kita dapat informasi kenaikan dari ad hoc itu, baru bisa action. Kuncinya ada di pengusulan KPU RI ke Kemenkeu melalui badan ad hoc,'' tutur Mahrus.


Jika nantinya sudah ada kepastian dari pusat, maka komisioner KPUK bisa melakukan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) awal Oktober mendatang. Itu waktu maksimal.


‘’Masalahnya kita kejar tayang untuk tahapan berikutnya. Salah satunya kita coba untuk lebih mengawali sosialisasi baik dari pencalonan maupun tentang tahapan di pemilukada nanti,’’ tukasnya.
NPHD nantinya full menggunakan APBD Lamongan. Satu bendahara menghandel APBN untuk kegiatan operasional kelembagaan tiap tahunnya. Satu bendahara lainnya fokus NPHD pilkada 2020.


‘’Saya perkirakan angkanya nanti tidak bergeser jauh dari usulan, ya mendekati Rp 100 miliar,’’ prediksi Mahrus.


Seperti diberitakan, kejaksaan negeri (kejari) setempat saat ini menyidik dugaan penyelewengan dana hibah pilkada 2015. Empat kasubbag, dua bendahara, eks Sekretaris KPUK Lamongan M Muhadjir, dan eks Ketua Komisioner Imam Gozali telah diperiksa. Mahrus mengaku mengambil pelajaran atas dugaan kasus tersebut.


‘’Sekarang ditertibkan semuanya. Walaupun kita di komisioner, tidak mengetahui terkait penganggaran. Tapi, minimal mengetahui uang teralokasikan kemana dan SPJ-nya seperti apa. Dalam pleno sudah kita fiks-kan,’’ katanya.

Editor : M. Yusuf Purwanto
TAPD kpuk lamongan lamongan