BOJONEGORO – Anggaran untuk tim desk Pemilu 2019 sudah dianggarkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, rinciannya sekitar Rp 495 juta. Anggaran tersebut akan dibelanjakan oleh tim yang bertugas mengawal suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat kabupaten.
Sehingga, bisa diketahui sejak dini tentang perolehan peserta pemilu dan sebaran suara hasil pemungutan suara. Namun, karena saat ini tim tersebut tak dibentuk, maka anggaran tersebut dipastikan tak terserap dan harus dikembalikan ke kas daerah (kasda).
“Desk tak ada, baru kali ini. Biasanya juga ada,” kata sumber di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bojonegoro kemarin (21/4).
Sumber yang enggan disebutkan namanya itu menuturkan, tim desk selalu dibentuk setiap pesta demokrasi berlangsung. Namun, tahun ini tak ada tim yang bertugas mengawal suara peserat pemilu itu.
Sehingga, pemkab tak mengetahui hasil rekapitulasi suara, meskipun semua TPS di Bojonegoro sudah selesai direkap. Jika ada tim desk, maka beberapa jam setelah dihitung di TPS, maka bisa diketahui hasilnya di tingkat kabupaten.
“Sudah mengajukan SK, tapi tak disetujui, tanyakan ke bagian hukum,” ketusnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Bojonegoro Kusbiyanto masih sulit dikonfirmasi, beberapa kali dihubungi ponselnya terdengar nada sambung, namun ditolak. Saat didatangi di kantornya terlihat sepi.
Sementara itu, Kabag Humum Pemkab Bojonegoro Faishol Ahmadi mengatakan, tahun ini tak ada desk pilkada. Namun, yang ada yaitu tim pengawal suara pemilu. Nah, tim tersebut menjadi kewenangan bakesbangpol.
“Bakesbangpol ada, coba tanyakan langsung hasil pemilu, mereka merekap itu,” katanya via ponsel.
Editor : M. Yusuf Purwanto