RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kabupaten Bojonegoro kembali menyita perhatian pemerintah pusat, sebagai salah satu wilayah penghasil minyak dan gas (migas) terbesar.
Bahkan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman turun langsung di Blok Cepu yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), tepatnya di Lapangan Kedung Keris West (KKW) di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu kemarin (7/7).
Agendanya untuk percepatan izin penggunaan lahan sawah dilindungi (LSD) untuk proyek migas di Blok Cepu sekitar 0,6 hektare atau 6.000 meter persegi, dan lapangan Banyu Geni di Kecamatan Kepohbaru sekitar 3,5 hektare.
"Produksi migas dalam negeri harus dikawal. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja cepat, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan," kata Kepala KSP Dudung Abdurachman kemarin.
Menurut Dudung, hambatan perizinan tidak boleh menghambat proyek strategis yang berdampak besar terhadap ketahanan energi nasional.
Baca Juga: DBH PBB Migas Cair Rp 72,1 Miliar dari Pagu Rp 288,7 Miliar
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Kedung Keris West (KKW) di Bojonegoro. Proyek tersebut hanya membutuhkan lahan sekitar 0,6 hektare (ha), namun diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan potensi nilai ekonomi mencapai sekitar Rp 25 miliar setiap hari.
Sementara itu, di Sumur Banyugeni-001 (BGE-001) berada di 3,5 ha dengan cadangan 12 million barrels of oil (MMBO) dan 1.389 billion cubic feet (BCF).
Artinya total LSD yang di bawahnya mengandung cadangan energi dan dilepaskan seluas 4,1 ha. Sementara di Demak dan Grobogan seluas 4,4 ha.
Menurut Dudung, besarnya manfaat ekonomi harus menjadi pertimbangan dalam mempercepat penyelesaian administrasi lintas kementerian dan lembaga.
"Ini contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga," ujarnya.
Selain KKW, Sumur Eksplorasi BGE-001 juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber tambahan cadangan migas nasional apabila proses pengeboran dapat segera dilaksanakan.
Hambatan utama saat ini berasal dari penghentian sementara penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada kawasan LSD.
Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya tahapan perizinan lanjutan, mulai dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), dokumen lingkungan, penyiapan lokasi hingga pelaksanaan pengeboran yang telah masuk rencana kerja 2026 dan 2027.
Dudung meminta, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, SKK Migas, serta perusahaan migas segera menyelaraskan data lahan baku sawah (LBS), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), hingga status LSD agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
Baca Juga: Ditemukan Lapangan Gas Baru di Kecamatan Kepohbaru
Menurut dia, LSD tersebut bakal diganti tiga kali lipat sesuai ketentuan peraturan berlaku. Misal 1 ha diganti menjadi 3 ha tanpa batasan harus di lokasi terdekat atau dalam satu kawasan.
Dudung menegaskan pemerintah tidak mempertentangkan kepentingan sektor pangan dengan sektor energi. Menurutnya, kedua sektor tersebut sama-sama menjadi prioritas nasional yang harus berjalan beriringan.
"Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan bersama. Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi," katanya.
Sebagai tindak lanjut, kata dia, KSP akan mengawal penyelesaian seluruh hambatan administrasi dengan menetapkan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta langkah konkret agar proyek BGE-001 dan KKW dapat segera memasuki tahap pengeboran sesuai jadwal. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko