RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Proyek mini liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair berdiri di lahan sekitar 1,6 hektare, lokasinya di perbatasan di Desa Katur dan Sudu, Kecamatan Gayam.
Mini LNG ini diproyeksikan mendukung pasokan Jawa Timur (Jatim) hingga Jawa Barat (Jabar). Namun, belum semua warga setempat mengetahui detail pembangunan, hingga was-was berdampak pada sektor pertanian.
Ketidaktahuan warga ini membuktikan jika prosesnya tidak ada sosialisasi sebelum tahapan dimulai.
‘’Saya sendiri kurang paham ya, soalnya informasi juga tidak ada,” kata Rinandadi Fulan Agustin warga Desa Sudu, Kecamatan Gayam kemarin (29/6).
Rinandani melanjutkan, lokasi pembangunan diperkirakan selatan jalan. Sekitar 200-300 meter dari rumahnya. Dia berharap, jika memang benar, para pekerja diambil dari putra daerah, sehingga penyerapan tenaga kerja lokal meningkat.
Baca Juga: Pembangunan PGN Tak Transparan, Pemdes Sudu Gayam Akui Belum Ada Koordinasi
‘’Menyambut dengan harapan pekerjanya diambil dari daerah sini (Desa Sudu). Dan, semoga tidak ada efek samping terhadap sawah warga karena daerah sini masih ada sawah. Jadi, mungkin bisa dipertimbangkan cara pengelolaan limbahnya saja,” saran dia.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, bakal ada mini LNG di Kecamatan Gayam, lokasi proyek gas cair itu berada di dua desa. Sementara, terkait detailnya menyarankan langsung ke PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI). ‘’Lokasi pas perbatasan itu. Satu lokasi ada di dua desa (Desa Sudu dan Katur, Kecamatan Gayam, red),” beber pria kelahiran Kecamatan Tambakrejo.
Adapun PT OTS International (OTSI), anak perusahaan PT HUMI Tbk telah groundbreaking (peletakan batu pertama), proyek ini dijalankan melalui unit usaha PT OTSI, yakni PT Hutama Metana Perkasa.
Baca Juga: Diam-Diam PGN Berdiri di Gayam, Perizinan Langsung Pusat
Direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektare (ha) dengan kapasitas 5 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Mini LNG ini rencananya mendukung pasokan Jawa Timur hingga Jawa Barat.
Tidak pahamnya warga ini mendapat sorotan dari kalangan aktivis, karena dianggap proyek tersebut tidak transparan. ‘’Jika sejak awal sudah tidak ada sosialisasi, ini warga yang dirugikan,’’ kata Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko