BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kelangkaan elpiji 3 kilogram di Bojonegoro sejak Idul Fitri lalu, mendapat sorotan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Puluhan aktivis PMII menggelar aksi turun jalan, mendesak pemerintah mencari solusi jangka panjang. Karena, elpiji bersubsidi itu menjadi kebutuhan dasar warga miskin. Selain itu, harga di lapangan rerata melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Menurut Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Abdurahman Arianto, kelangkaan elpiji di Bojonegoro sudah seharusnya mendapat perhatian serius DPRD. Sebab, elpiji menjadi kebutuhan pokok.
‘’Bojonegoro merupakan kabupaten yang kaya gas bumi, tapi masyarakatnya kesulitan mendapatkan elpiji,” katanya saat orasi di depan Kantor DPRD Bojonegoro kemarin (31/5).
Aksi mahasiswa sempat mendapat penolakan saat hendak masuk ke gedung DPRD, sebab hanya diizinkan perwakilan. Di antara tuntutan aksi tersebut, aktivis PMII menuntut DPRD menghadirkan pihak berwenang untuk mengklarifikasi fenomena kelangkaan. Kemudian, menuntut wakil rakyat untu menggunakan hak interflasi, merancang regulasi gas elpiji.
Baca Juga: Temukan Distribusi Tak Sesuai, Pemkab Bojonegoro Dalami Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Selain itu, menuntut adanya pengawasan intensif dari Pemkab ke SPBE, dan mendorong pemkab untuk segera verifikasi data kebutuhan gas di Bojonegoro.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro Sally Atyasasmi mengatakan, telah menemui perwakilan aksi masa tersebut.
Komisi B memang sudah mengagendakan untuk rapat koordinasi terkait kelangkaan elpiji. ‘’Dengan mengundang Pertamina, agen dan distributor di wilayah Bojonegoro dan dinas perdagangan,” ungkapnya kemarin.
Selain itu, pihaknya akan membahas skema hingga alokasi agar tidak terjadi kelangkaan. ‘’Kita akan bahas skema, alokasi, dan distribusi serta pengawasan LPG bersubsidi, sehingga tidak mengalami keterlambatan atau kelangkaan di masyarakat,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro. (dan/msu)