Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri, menuturkan, komisinya sudah menyampaikan ke bagian keuangan. Karena awal percobaan, komisinya meminta eksekutif menambah anggaran Rp 200 juta itu di APBD 2024.
Rencananya, anggaran terperuntukkan litigasi Rp 2 juta per perkara. Sehingga, ada 100 perkara per tahun bagi warga miskin yang bisa dibantu. ‘’Kalau berjalan dan ternyata program bisa sesuai harapan dan optimal, kita beri tambahan,’’ katanya.
Kemarin, komisi A bersama OPD menggelar audensi dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan. Harapannya, raperda bantuan hukum segera bisa jadi dan terealisasi. ‘’Paling tidak pemerintah punya program bantuan hukum, ada ketenangan,’’ imbuhnya.
Dia menuturkan, ada keinginan asosiasi advokat agar pemkab mendukung upaya LBH yang sering menerima klien masyarakat miskin. ‘’Urusan itu perlu support pemerintah, masalah anggaran,’’ katanya.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Mandiri, Agus Happy, memberikan apresiasi. Dia tidak menyangka komisi A mengajukan anggaran Rp 200 juta dalam program bantuan hukum. ‘’Saya mengapresiasi itu,’’ katanya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto