Program Bantuan Hukum, Minta Dianggarkan Rp 200 Juta

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Selasa, 13 Juni 2023 | 20:46 WIB
AUDENSI: Komisi A DPRD Lamongan bersama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan di gedung DPRD kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
AUDENSI: Komisi A DPRD Lamongan bersama Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan di gedung DPRD kemarin. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Komisi A DPRD Lamongan meminta pemkab setempat menganggarkan Rp 200 juta untuk bagian hukum. Anggaran tersebut untuk persiapan melaksanakan perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yang saat ini masih proses.

Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri, menuturkan, komisinya sudah menyampaikan ke bagian keuangan. Karena awal percobaan, komisinya meminta eksekutif menambah anggaran Rp 200 juta itu di APBD 2024.

Rencananya, anggaran terperuntukkan litigasi Rp 2 juta per perkara. Sehingga, ada 100 perkara per tahun bagi warga miskin yang bisa dibantu. ‘’Kalau berjalan dan ternyata program bisa sesuai harapan dan optimal, kita beri tambahan,’’ katanya.

Kemarin, komisi A bersama OPD menggelar audensi dengan  Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat Lamongan. Harapannya, raperda bantuan hukum segera bisa jadi dan terealisasi. ‘’Paling tidak pemerintah punya program bantuan hukum, ada ketenangan,’’ imbuhnya.

Dia menuturkan, ada keinginan asosiasi advokat agar pemkab mendukung upaya LBH yang sering menerima klien masyarakat miskin. ‘’Urusan itu perlu support pemerintah, masalah anggaran,’’ katanya.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Mandiri, Agus Happy, memberikan apresiasi. Dia tidak menyangka komisi A mengajukan anggaran Rp 200 juta dalam program bantuan hukum. ‘’Saya mengapresiasi itu,’’ katanya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto
bantuan hukum Anggaran LBH dan Advokat Lamongan lamongan