Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri menuturkan, hearing ini bentuk respon kepada aduan masyarakat. Misalnya saat mengurus surat pengantar di kantor kelurahan saja, bisa memakan waktu hingga tiga hari. Setelah mengklarifikasi, Hamzah mengaku penyebabnya karena anggaran operasional minim.
‘’Ditambah lagi lambatnya pelayanan itu karena anggaran kurang mumpuni, akhirnya tidak maksimal dan itu terjadi sejak pandemi,’’ tutur politisi F-PAN tersebut.
Anggaran operasional sebelumnya Rp 12 juta per bulan, tapi kini hanya Rp 3 juta per bulan. Sehingga beberapa lurah mengusulkan untuk anggaran sesuai komposisi penduduk, serta luas wilayah untuk pembagian ke depan. Selain itu, lurah juga memberikan masukan terkait kesejahteraan ketua RT.
Hamzah menjelaskan, sebelumnya ada dana untuk kelurahan sebesar Rp 600 juta. Kemudian setelah diklarifikasi ke bagian keuangan, juga bakal ada tambahan Rp 200 juta dari dana alokasi umum (DAU).
‘’Namun pemahaman lurah belum ada juknis. Akhirnya tidak berani mengalokasikan sebagai operasional,’’ ucapnya.
Hamzah menuturkan, nantinya bakal ada evaluasi dari pihak pemerintah. Terutama adanya pembinaan dengan baik, supaya pelayanan bisa optimal. Sebab, diakuinya, apapun yang terjadi pelayanan menjadi hal yang utama.
‘’Harapan kami lurah tetap komitmen terkait peningkatan pelayanan di kelurahan supaya optimal. Kalau tidak optimal akan kita panggil lagi dan dievalusi. Ini semua demi kebaikan pemerintahan di Lamongan,’’ terangnya.
Minta Tak Gunakan Jasa Debt Collector Saat Menagih
Komisi B DPRD Lamongan melakukan audiensi dengan LSM Ilham Nusantara, PT BFI Finance, dan OPD terkait penanganan penagihan melalui debt collector oleh PT BFI Finance, Kamis (11/5). Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Anshori mengungkapkan, audiensi berawal dari masih adanya debitur yang kendaraannya diambil paksa oleh debt collector. Sehingga, komisi yang membidangi perekonomian tersebut ingin ada penyelesaian dengan baik, untuk memfasilitasi permasalahan tersebut.
‘’Kami minta salah satu opsinya suruh bayar pokoknya, atau dendanya dihilangkan, atau bunga diperkecil, bahkan bunga dihilangkan, solusi itu kita tawarkan,’’ tutur politisi F-Gerindra tersebut.
Anshori mengatakan, dari pihak LSM yang mendampingi debitur minta kebijakan khusus, yakni pembayaran semampunya dan meminta mobilnya dikembalikan. Namun, pihaknya masih menunggu PT BFI untuk berkonsultasi dengan pimpinan pusatnya.
‘’Intinya ada dua hal. Pertama kami minta persoalan ini segera diselesaikan secara kekeluargaan, karena proses ini masuk Polres juga. Dan tadi disampaikan tidak ada indikasi pidana. Kita minta diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan, agar tidak menganggu suasana Lamongan yang kondusif,’’ ujarnya.
Ke depan Komisi B meminta kepada lembaga pembiayaan dalam proses penagihan pada debitur yang telat membayar angsuran, harus menggunakan cara-cara persuasif dan manusiawi. Terutama tidak menggunakan jasa debt collector.
‘’Ke depan Komisi B akan mengundang seluruh lembaga pembiayaan, OJK, dan Polres, biar satu persepsi terkait persoalan kredit macet atau angsuran macet ini. Sehingga penagihannya tidak menggunakan jasa debt collector, karena cukup meresahkan dan bisa mengganggu suasana kondusif di Lamongan’’ terang Anshori. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto