Kepala SMPN 2 Lamongan, Sujarno mengatakan, kuota jalur zonasi untuk SMP sebanyak 50 persen dari pagu lembaga. Untuk jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua yang pagunya tidak terpenuhi, bisa diisi dari jalur zonasi.
Menurut dia, pendaftar hanya perlu menggunggah NISN, KK, surat keterangan kelas VI dari sekolah. Titik koordinat ditentukan peserta saat melengkapi identitas.
‘’Nanti saat verifikasi akan diinformasikan jika data belum sesuai. Intinya kita berusaha mendampingi jika ada kesulitan,’’ tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Untuk kuota zonasi lebih besar supaya calon pendaftar yang tempat tinggalnya di dekat lembaga bisa tertampung semua. Waktu pendaftarannya juga lebih lama, supaya informasi dan kelengkapan berkas bisa tercukupi semua.
Kepala Dinas Pendidikan Lamongan Munif Syarif menuturkan, untuk ketentuan PPDB dalam juknis sudah dijelaskan semua. Jika ada yang tidak terdaftar dalam KK, maka bisa menggunakan surat keterangan domisili. Syaratnya minimal satu tahun, yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.
‘’Dalam juknis sudah dijelaskan semua, ada pengecualian juga seperti korban kebencanaan atau lainnya,’’ ucapnya.
Munif berharap, sosialisasi PPDB bisa tersampaikan dengan baik. Seluruh prosesnya dilakukan secara online. Namun, jika ditemukan kendala bisa mendatangi desk PPDB di setiap lembaga.
‘’Calon pendaftar harus memahami juknis yang ada, supaya prosesnya lebih mudah,’’ terangnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto