Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Lamongan, Sapari mengklaim, pihaknya sudah melakukan penertiban reklame yang melanggar. Bahkan, pihaknya sempat mendapatkan komplain dari beberapa caleg.
‘’Nanti minggu depan kita giat lagi untuk melakukan pembersihan. Sekiranya yang melanggar, mau tidak mau itu tindakan Satpol PP. Kita akan telpon caleg dari partai. Kalau memang tidak diambil, kita ambil dan diserahkan ke partai atau caleg,’’ tutur Sapari kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (1/5).
Dia memastikan, reklame yang dipaku di pepohonan melanggar perbup nomor 10 Tahun 2013. Sapari mengaku jelang musim politik akan dilakukan penertiban seminggu dua kali.
‘’Walaupun sudah ada stempel, tapi itu salah. Pemasangan dipaku di pohon itu juga melanggar,’’ ucapnya.
Terpisah, Analis Penata Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Lamongan, Ivan Arsad Ardiansyah menuturkan, terkait izin penyelenggaraan reklame diatur dalam perbup nomor 10 Tahun 2013. Ormas, lembaga pendidikan, dan parpol tidak masuk kategori wajib pajak membayar reklame. Namun harus mengirimkan surat pemberitahuan yang diketahui ketua pimpinan partai.
‘’Nanti Bapenda mengirimkan tembusan ke kami, jadi kami bisa membuatkan surat reklame sementara untuk partai tersebut,’’ ujarnya.
Dia berharap OPD terkait bisa saling membantu dalam memberi edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat. ‘’Harus mentaati perturan dimana izin penyelenggaraan reklame,’’ ucapnya.
Anggota komisi A DPRD Lamongan, Ali Mahfudl menyoroti adanya baliho atau baner dari para caleg yang masih dipaku di pohon. Politisi F-PAN tersebut meminta pemasangan baliho atau baner tidak merusak lingkungan sekitar.
‘’Saya sependapat, harus ditertibkan yang merusak lingkungan,’’ pintanya. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto