‘’Ternyata masih punya PR, kita masih masuk sepuluh besar kemiskinan ekstrem di Jawa Timur,’’ tutur Anggota Komisi D DPRD Lamongan, Imam Fadlli kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Selama ini, diakuinya, pemerintah pusat sudah menggencarkan banyak program. Di antaranya BPNT, PKH, dan sejumlah program bantuan bagi warga miskin. Menurut dia, diperlukan program dari daerah, untuk bisa menekan jumlah kemiskinan ekstrem ini.
‘’Harapan kami ada upaya yang lebih serius dari pemkab. Bukan hanya program untuk mengentaskan kemiskinan dari pusat, jadi ada semacam sharing bersama. Yakni ada program tersendiri yang diinisiasi oleh Bupati,’’ terangnya.
Fadlli merasa miris dengan kondisi ini. Sebab, diakuinya, di Lamongan sudah didukung dengan banyak program, serta jumlah kelompok penerima manfaat (KPM) juga tinggi. Faktanya jumlah kemiskinan masih sangat besar.
Dia menilai, perlu adanya kajian secara detail. Yakni mencari penyebab kemiskinan ekstrem. Sehingga dari situ bisa dicarikan solusi bersama. Terutama mengklasifikasi usia produktif, yang nantinya bisa diberikan peluang kerja.
‘’Monggo OPD terkait, program Bupati dengan mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya diberi bantuan. Tapi juga bisa lewat keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan UMKM,’’ ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Lamongan lainnya, Moch Dachlan menuturkan, sesuai dengan anjuran agama, kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran. Selama ini, diakuinya, pemerintah pusat sudah hadir dalam memberikan bantuan.
‘’Tapi demikian juga yang ada di Lamongan, Pemkab Lamongan harus ada program khusus untuk menangani kemiskinan ekstrem ini. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Lamongan,’’ ucap politisi F-PNRI ini. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto