Desak Dongkrak PAD Sektor Kuliner

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Selasa, 24 Januari 2023 | 18:35 WIB
POTENSIAL: Komisi B DPRD Lamongan mendesak OPD terkait untuk lebih proaktif dalam mengawasi bisnis kuliner seperti restoran dan rumah makan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
POTENSIAL: Komisi B DPRD Lamongan mendesak OPD terkait untuk lebih proaktif dalam mengawasi bisnis kuliner seperti restoran dan rumah makan. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Bisnis restoran dan rumah makan sempat terpengaruh pandemi. Hal itu mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut. Kasus Covid-19 yang makin melandai, membuat bisnis kuliner makin menjamur di Kota Soto. Komisi B DPRD Lamongan mendesak ada penataan dan kontrol dari OPD terkait. Sehingga, target pajak rumah makan atau restoran bisa terpenuhi.

 

Anggota Komisi B DPRD Lamongan Mahfud Shodiq mengamati, akhir-akhir ini Lamongan banyak diserbu kuliner bertaraf Nasional. Sehingga, diakuinya, sejumlah restoran franchise ternama mulai beroperasi di sini. ‘’Kami selaku anggota komisi B, itu harus ditertibkan. Dalam artian tempat, parkirnya, dan retribusinya. Itu nanti perlu digarap,’’ tutur politisi F-PKB ini kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (23/1).

 

Dia mengatakan, sejumlah bisnis kuliner yang baru beroperasi rerata diserbu pengunjung. Akhirnya, menurut dia, parkir tidak tertata. Selain itu, perlu ada kejelasan terkait pajaknya. Dalam waktu dekat bakal ada perda baru terkait retribusi pajak.

 

‘’Melalui Perda yang nanti akan tidak lama lagi dibahas oleh dewan,’’ terang Mahfud, sapaan akrabnya.

 

Mahfud menjelaskan, saat pandemi lalu terdapat kebocoran pajak sektor tersebut. Sehingga pajak restoran tidak terpenuhi. Mayoritas pebisnis kuliner beralibi akibat pandemi, yang membuat sepi pengunjung.

 

Dia berharap tahun ini pemilik bisnis tidak menggunakan alasan serupa. Mahfud juga meminta petugas pajak benar-benar proaktif. Terutama menjalin konektivitas antara perangkat yang ada di restoran, dengan perangkat yang ada di dinas pendapatan.

 

‘’Petugas harus sering mengontrol juga, karena mereka (pebisnis, Red) itu cerdik. Kalau tidak diawasi betul, tidak tercapai target kita,’’ imbuhnya.

 

Mahfud meminta, Pemkab Lamongan tegas dalam menata bisnis kuliner ini. Ketika ada yang bandel, maka harus diberi ketegasan. Yakni harus melibatkan aparat hukum saat melakukan pengawasan. ‘’Kalau mengajak aparat, pasti hasilnya tegas,’’ ucapnya.

 

Dia menilai, Lamongan memiliki potensi bagus dalam sektor kuliner. Terbukti produk soto Lamongan bisa dikenal luas. Hal itu harus menjadi dasar untuk menerapkan ketegasan terhadap pelaku usaha kuliner di Lamongan. ‘’Harapan PAD bisa tambah,’’ terang Mahfud. (sip/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto
Sektor Kuliner Bisnis Kuliner lamongan pad