Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan A. Farikh memastikan, target PAD galian C belum terpenuhi. Pemkab Lamongan menetapkan PAD galian C sekitar Rp 1,9 miliar. Meski begitu, Farikh enggan merinci realisasi PAD dari galian C hingga awal Desember ini.
‘’Kondisi ini sama dengan tahun lalu. Namun, kegiatan tambang tahun lalu sempat terdampak pandemi Covid-19. Sekarang aktivitas pertambangan mulai normal,’’ tutur Farikh kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (8/12).
Kabag SDA Setda Kabupaten Lamongan Fadheli Purwanto menjelaskan, untuk daerah tidak dilibatkan pengawasan. Sebab, diakuinya, kewenangannya diambil alih pusat sejak tahun lalu. Selanjutnya, provinsi diberikan kewenangan pengawasan.
Sesuai dengan Perpres 55 Tahun 2022, seluruh kegiatan perijinan dari pertambangan mineral dan batu bara menjadi kewenangan provinsi. Kemudian untuk pengawasan sudah dibentuk inspektur tambang.
‘’Kita sifatnya memantau, kalau ada keluhan dicek ke lapangan, dan dilaporkan,’’ ujar Fadheli.
Dia mengatakan, untuk kegiatan perijinan langsung dikeluarkan provinsi. Sehingga, daerah tidak memiliki update data jumlah tambang yang masih aktif izinnya.
Namun, berdasarkan data online pertambangan, ada beberapa kegiatan tambang galian C di Lamongan yang masa berlaku selesai tahun ini. Misalnya, pertambangan jenis batu gamping di Mantup tertera masa berlaku hingga September lalu. Serta galian batu dolomit di Paciran, masa berlakunya juga September lalu.
Idealnya, lanjut dia, untuk kegiatan pertambangan ini dilakukan sesuai dengan izin yang berlaku. Sebab, petugas akan melakukan pengecekan. Jika memungkinkan dalam meminimalisasi dampak lingkungan, maka perijinan bisa diperpanjang. Sebaliknya jika berdampak pada lingkungan, maka harus segera dikembalikan seperti semula.
‘’Untuk masa berlaku ini bisa diakses semua orang, sehingga publik juga tahu. Apabila masih ada kegiatan pertambangan bisa melaporkan ke petugas,’’ ucapnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto