Mobdin Listrik Dialokasikan Rp 1,6 Miliar

M. Yusuf Purwanto • Dipublikasikan Senin, 14 November 2022 | 05:43 WIB
JALANKAN INPRES: Pemkab Lamongan mulai mengalokasikan Rp 1,6 miliar untuk pembelian dua unit mobdin listrik tahun depan bagi pimpinan daerah. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
JALANKAN INPRES: Pemkab Lamongan mulai mengalokasikan Rp 1,6 miliar untuk pembelian dua unit mobdin listrik tahun depan bagi pimpinan daerah. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pemkab Lamongan Lamongan mulai mengalokasikan Rp 1,6 miliar, untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) listrik berbasis baterai tahun depan. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Lamongan Khusnul Yaqin membenarkan jika Pemkab Lamongan sudah melakukan plot pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2023 untuk pengadaan kendaraan dinas.

 

Menurut dia, alokasi ini menyesuaikan dengan Inpres nomor 7 Tahun 2022, agar daerah melakukan pengadaan kendaraan berbasis listrik. Kini masih diusulkan Rp 1,6 miliar, dengan harapan bisa untuk membeli dua unit.

 

‘’Mudah-mudahan alokasinya cukup untuk dua unit. Sebab kita belum tahu spesifikasi dan harga pastinya,’’ tutur Khusnul kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (13/11).

 

Dua unit mobdin listrik direncanakan untuk pimpinan daerah. Khusnul mengatakan, pengadaan mobdin listrik ini masih rencana sambil menunggu kebijakan selanjutnya. Anggaran sudah mulai diplot, sehingga nantinya hanya tinggal merealisasikan.

 

‘’Sementara untuk pimpinan daerah dulu, karena memang harga mobil listrik lebih mahal,’’ ujar Khusnul.

 

Terkait kendaraan operasional pimpinan OPD, lanjut Khusnul, kondisinya masih layak. Sehingga, belum ada rencana pengadaan baru. ‘’Sebab, dalam Inpres tidak mewajibkan, yakni bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah,’’ ucapnya.

 

Seperti diketahui, Inpres nomor 7 Tahun 2022 berbunyi agar kendaraan operasional dinas dan perorangan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan Sugeng Widodo mengatakan, semua Inpres tetap dilaksanakan setelah turunannya melalui peraturan Menteri dan Gubernur turun.

 

Menurut Sugeng, dalam Inpres juga disebutkan bahwa pemerintah pusat atau daerah bisa melalui skema pembelian, sewa, atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

 

‘’Alternatif ini sedang dibahas, sambil menunggu lanjutan dari Inpres,’’ imbuhnya.

 

Sugeng mengatakan, daerah diperbolehkan menyusun anggaran khusus melalui APBD. Namun, tetap harus sesuai dengan kemampuan dari setiap daerah. Menurut dia, dari pusat nanti akan dibuat peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga, pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bisa segera terealisasi.

 

‘’Kalau memang aturan pusat sudah ada, maka daerah secara otomatis akan menyesuaikan,’’ terangnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto
Mobdin Listrik Aturan Pusat APBD 2023 lamongan alokasi anggaran