Sidang yang dipimpin majelis hakim Maskur Hidayat didampingi anggota Nunik Sriwahyuni dan Satriany Alwi itu dihadiri puluhan simpatisan dari Kades Sunardi.
Massa ingin menyaksikan sidang tersebut. Namun, hanya enam orang yang boleh masuk dalam ruang persidangan karena tempatnya terbatas.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwi Dara Agustina menuturkan, Sunardi memperkenalkan Fauzan sebagai pengacara. Padahal, Fauzan tidak memiliki kapasitas sebagai penasihat hukum. Fauzan disebut Sunardi sanggup menguruskan tanah warga agar bisa diajukan PTSL.
Tanah milik Ridhuwan dan 28 warga desa setempat dinilai Sunardi belum tercantum dalam buku C desa. Korban diminta mengurus surat penetapan PN Lamongan.
‘’Sunardi menyebut Fauzan dengan istrinya sanggup menguruskan dengan biaya Rp 2,5 juta per bidang,’’ kata JPU dalam persidangan.
Ridhuwan dan 28 warga desa akhirnya membayar dengan total Rp 70 juta. Namun, surat penetapan PN tak kunjung diterima. Ridhuwan akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi.
Dara menuturkan, Sunardi didakwa secara alternatif. Dakwaan pertama pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua, pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ‘’Atau ketiga melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP, atau keempat, melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP,’’ jelasnya.
Sedangkan Fauzan, didakwa secara kombinasi. ‘’Dakwaan primer kesatu melanggar pasal 378 KUHP, atau kedua pasal 372 KUHP, subsider kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP,’’ ujarnya.
‘’Yang aktor utama Muhammad Fauzan ini, karena Pak Sunardi hanya sebagai perantara,’’ ujarnya.
Sunardi dalam persidangan itu mengatakan dakwaan JPU salah semua. ‘’Sudah saya pasrahkan pada kuasa hukum saya,’’ ujarnya.
M Hakim Yunizar, penasihat hukum dari Sunardi, menuturkan, dakwaan dari JPU banyak yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum. ‘’Kami dapat menyimpulkan bahwa kami juga menolak dakwaan dari JPU karena ada fakta-fakta hukum yang tidak diungkapkan,’’ ujarnya.
Dia mencontohkan adanya pengembalian uang terhadap 17 orang. Menurut Yunizar, pelapor tidak mau menerima pengembalian uang. ‘’Karena ada itikad pengembalian berikutnya, seharusnya dalam proses penegakan hukumnya pula, ini bisa diterapkan penerapan restorasi justice. Karena ada upaya pemulihan keadaan terkait kejahatan harta benda. Tapi ini kan jalan terus perkaranya, pertanyaannya ada apa,’’ ujarnya.
Penasihat hukum akan melakukan tanggapan atau bantahan langsung masuk dalam pokok perkara. ‘’Kami memiliki bukti-bukti yang cukup relevan. Nanti kita akan hadirkan dalam proses persidangan terkait dengan pokok perkara terhadap perkara terdakwa,’’ ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.
Dia juga mengajukan permohonan pengalihan tahanan. Dasar pertimbangannya, ada warga yang keberatan atau menolak kepala desanya ditahan. ‘’Penjamin ada dari istri, ada pula anggota komisi A DPRD Jawa Timur Andi Firasadi dan warganya dengan pernyataan keberatan kurang lebih 400 orang,’’ ujarnya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto