Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang pesertanya dari kepala OPD dan camat Se-Kabupaten Lamongan.
Regsosek merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pendataan seluruh penduduk yang meliputi profil kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pendataan awal regsosek diharapkan bisa menghasilkan data terpadu yang nantinya bisa diakses dari tingkat awal.
Pendataan awal regsosek ini penting untuk menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat dan menjadi data rujukan untuk mengintegrasikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Ada 1.921 petugas yang diterjunkan untuk mendata 363 ribu keluarga di 474 desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan selama sebulan. Regsosek dimulai 15 Oktober - 14 November 2022. Pendataan dilakukan secara manual door to door untuk mendapatkan data yang berkualitas dan valid.
Kepala BPS Lamongan, Bagyo Tri Laksono, mengatakan, petugas yang akan melakukan pendataan sudah dibekali dengan pelatihan. Data yang ditanyakan sama di seluruh Indonesia karena pendataanya serentak. Petugas mendata setiap kepala keluarga dan unregister penduduk (belum terdata di kependudukan). “Kalau dalam kurun waktu yang ditetapkan belum ada petugas kami yang mendata, bisa segera melapor ke kantor,” ujarnya.
Bagyo berharap pendataan regsosek ini bisa mendapatkan hasil yang valid karena nanti untuk kepentingan satu data Indonesia. Sehingga ke depan, ada keseragaman data dan diharapkan tidak terjadi carut marut lagi.
Selain itu, dia berharap semua pihak, mulai desa, OPD, maupun kecamatan mendukung program tersebut. Dia juga berharap masyarakat wajib berkata jujur supaya data yang dihasilkan sesuai kondisi masing-masing keluarga. “Kita harus berkolaborasi untuk mendapatkan data yang valid,” tuturnya.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mendukung penuh kegiatan regsosek ini. Program data terpadu ini penting sehingga program yang dipersiapkan pemerintah bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bupati Yes meminta responden sebaiknya mengatakan sejujurnya agar didapatkan data yang valid. Selanjutnya pemerintah bisa merumuskan kebijakan dan mengevaluasi kegiatan yang sudah berlangsung. “Intinya data ini sebagai acuan dalam pengentasan masalah sosial, kemiskinan di tingkat masyarakat,” jelasnya. (rka) Editor : M. Yusuf Purwanto