LAMONGAN, Radar Lamongan – Sebagian petambak dari enam kecamatan di Lamongan memrotes dicabutnya pupuk bersubsidi. Kemarin (24/8) mereka menggelar demo di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP), gedung DPRD, dan gedung pemkab setempat.
Di kantor dinas KPP, mereka ditemui kepala dinasnya Sukriyah dan Kepala Dinas Perikanan Yuli Wahyuono. Sukriyah menuturkan, pihaknya melakukan realokasi penambahan pupuk di wilayah Bengawan Jero. ‘’Melakukan realokasi pertama dengan memberikan pupuk 2.135 ton urea. Penambahan alokasi pupuk NPK sejumlah 500 ton,’’ ujarnya.
Pihaknya juga mengajukan penambahan pupuk ke provinsi. ‘’Pada bulan Juli, kita mengakomodir kebutuhan itu dengan SK penambahan pupuk NPK sebanyak 1.150 ton di wilayah Kecamatan Turi, Kalitengah, Karangbinangun, Karanggeneng, Lamongan, Glagah dan Deket,’’ imbuhnya.
Dia mengaku mengirimkan surat susulan lagi ke provinsi. ‘’Sampai saat ini belum ada jawaban. Namun secara lisan pada 11 Agustus di Hotel Grand Mercure Malang, realokasi pupuk bersubsidi masih menunggu realokasi dari Kementerian Pertanian,’’ jelasnya.
Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022, kebutuhan pupuk untuk pertanian ada di Kementrian Pertanian. ‘’Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas dua hektare setiap musim tanam,’’ ujarnya.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan, sejak Januari sudah berusaha menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, kementan, dan KKP. ‘’Terakhir kami menyampaikan ke Pak Kementan terkait keluhan petani. Pak Menteri sebenarnya sudah mengetahui dan menangkap hal ini, namun belum ada payung hukum yang kuat. Masih menunggu rapat kerja dengan DPR RI khususnya komisi IV,’’ jelasnya.
Sementara di gedung DPRD, para petambak itu diterima Ketua Komisi B Noor Fatonah, Sekretaris Anshori dan anggotanya Mahfud Shodiq.
Yusuf Fadhli, koordinator demo, menuturkan, saat ke Lamongan, pihak kementan tidak menyinggung terkait ketidakadaan atau penghapusan subsidi pupuk. ‘’Kita menuntut kementan bertanggung jawab untuk mencantumkan dalam peraturan menterinya. Tapi peraturan menteri terbaru Juli kemarin tidak ada perikanan,’’ ujarnya. (sip/yan) Editor : M. Yusuf Purwanto