Oleh:
Muhammad Suaeb
Jurnalis Radar Bojonegoro
PERNYATAAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang endapan anggaran di provinsi dan kabupaten, di kondisi ekonomi belum stabil ini, tentu menjadi perhatian publik.
Salah satu yang disebut adalah Kabupaten Bojonegoro, mengendap uang negara sekitar Rp 3 triliun.
Endapan uang negara, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Bojonegoro sebenarnya bukan hal baru, karena bukan hanya terjadi di tahun ini, 2025.
Berdasarkan data Redaksi Radar Bojonegoro, sejak 2019 sudah terjadi endapan anggaran, dengan nominal bervariasi, rerata di atas Rp 2 triliun.
Endapan anggaran itu hingga tutup tahun tidak terserap, hingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Jika melihat Rp 3 triliun dengan kacamata matematika, didepositokan ke salah satu bank, dengan bunga 4 persen per tahun. Tidur saja, sudah dapat hasil sekitar Rp 60 miliar, angka yang cukup fantastis untuk warga Bojonegoro yang didominasi petani. Informasi terakhir, uang simpanan itu mengendap di Bank Jatim.
Langganan silpa, jadi bahan candaan kabupaten tetangga, mulai Lamongan, Tuban, Ngawi, Madiun, Jombang hingga Blora. Silpa Bojonegoro setara dengan APBD tetangga.
Penulis sebagai warga Bojonegoro, dan tidak masuk sistem pemerintahan, juga jadi penasaran. Karena silpa itu sudah menjadi langganan.
Ibarat rumah tangga, Kabupaten Bojonegoro tidak perlu pusing kerja untuk mencari uang, fokus saja belanja, sesuai kebutuhan warga, salah satunya menjawab tantangan tentang kemiskinan dan pengangguran.
Bahkan, dalam petikan candaan di warung kopi, siapapun yang jadi bupati, tidur saja, tidak perlu kerja, kabupatennya sudah kaya.
Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, penulis yakin keduanya sudah sadar dan paham tentang tantangan Bojonegoro.
Harus bergandengan tangan menjawab semua tantangan, tidak perlu saling menyalahkan, apalagi sampai pecah kongsi yang akan menghabiskan tenaga dan anggaran.
Tahun pertama ini butuh kerja ekstra untuk merapatkan barisan, satu frekuensi di internal pemkab, mulai kepala daerah hingga ketua RT, untuk mewujudkan Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
Data terakhir per 23 Oktober serapan APBD 2025 belum sekitar 41 persen dari Rp 7,8 triliun. Agar tidak menyiaskan silpa, tentu butuh kerja ekstra. Kecuali dengan silpa yang sudah direncanakan.
Pemangku kebijakan jika dikonfirmasi wartawan cenderung menjawab normatif, kondisi hari ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi ke depan, agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Tapi, tahun depan juga masih berpotensi terjadi lagi seperti ini, serapan anggaran menumpuk di akhir tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya.
Akhir-akhir ini juga mulai muncul narasi, indikator keberhasilan bukan serapan anggaran, tapi dampak dari kegiatan.
Apapun alasannya, jangan sampai Bojonegoro dikenal dengan kabupaten yang langganan silpa dengan nominal setara APBD tetangga.
Penulis yakin, Bupati dan Wakil Bupati tidak anti kritik, tapi yang mengkritik juga harus membatu mencarikan solusi dari setiap permasalahan.
Wallau A'lam..... (*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana