Oleh: Bachtiar Febrianto
Direktur Jawa Pos Radar Bojonegoro
Jika Anda berjalan di Kota Lamongan pada pagi hingga malam hari, tak sulit menemukan gerobak atau lesehan sederhana berjajar di sudut-sudut jalan. Di sanalah nasi boran (kuliner khas Lamongan), pecel lele, soto, tahu tek, gorengan, es teh hingga kopi disajikan. Semua oleh tangan-tangan gigih warga yang memilih berwirausaha ketimbang mengeluh. Fenomena ini bukan sekadar keramaian. Ini adalah pertanda bahwa ekonomi rakyat Lamongan bergeliat, meski kondisi ekonomi nasional maupun global sedang sulit.
Dalam kondisi keuangan yang pas-pasan, Lamongan tidak menyerah. Tahun 2024, APBD Lamongan hanya sebesar Rp 3,49 triliun, jumlah yang relatif kecil dibanding daerah tetangga. Bahkan, masih terbebani tunda bayar proyek senilai Rp 79 miliar dari tahun sebelumnya. Namun keterbatasan itu justru menjadi pemicu lahirnya inovasi. Salah satunya adalah ‘’Program UMKM dan Koperasi Naik Kelas’’, salah satu dari 15 program prioritas yang dicanangkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi yang berpasangan dengan Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara.
Dari program inilah muncul semangat baru. Pemerintah daerah memberi ruang, pembinaan, akses permodalan, hingga mempermudah izin usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tak hanya UMKM formal, pertumbuhan paling mencolok justru datang dari sektor pedagang kaki lima (PKL), yang sebagian besar masuk kategori usaha mikro informal. Dalam dua tahun terakhir, jumlah PKL di kota Lamongan melonjak signifikan. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat mencatat lebih dari 3.000 PKL kini aktif berjualan, menyebar dari alun-alun hingga ke gang-gang kota.
Memang benar, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan keberadaan mereka yang menggunakan bahu jalan dan trotoar untuk berdagang. Kemacetan dan ketidakteraturan kerap jadi sorotan. Namun di sisi lain, kehadiran PKL ini menyelamatkan banyak keluarga dari keterpurukan ekonomi. Di tengah minimnya lapangan kerja formal, mereka menciptakan mata pencahariannya sendiri. Selain itu juga menjadi penopang utama ekonomi daerah di tengah perekonomian nasional dan global yang sedang sulit.
Maka solusinya bukan mengusir, tapi menata. Penertiban harus dilakukan dengan cara manusiawi dan dialogis, agar para PKL tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum. Sejumlah langkah seperti zonasi, jadwal buka-tutup area, dan penyediaan lapak resmi perlu terus diupayakan pemerintah daerah agar keseimbangan antara ketertiban dan keberlangsungan ekonomi tetap terjaga.
Upaya ini bukan tanpa hasil. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Lamongan menurun signifikan dari 5,46% ke 4,34%. Jumlah tenaga kerja formal pun naik dari 274.670 menjadi 317.620 orang. Sebagian besar di antaranya terlibat di sektor UMKM dan perdagangan informal, sektor yang justru bertahan di tengah badai ekonomi.
Cerita ekonomi Lamongan tersebut bukan tentang dana besar, tapi tentang keberanian memilih berpihak kepada rakyat kecil yang semakin langka. Dari gerobak sederhana, tumbuh harapan. Dari tenda PKL yang dulu dianggap mengganggu, kini muncul wajah ekonomi baru yang lebih inklusif. Ini bukan sekadar strategi, tapi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan dari sudut-sudut kota.
Lamongan membuktikan, bahwa kemajuan tak selalu butuh gedung tinggi atau anggaran besar. Kadang, cukup dimulai dari satu gerobak, satu keluarga yang bertahan, dan pemerintah daerah yang percaya dan peduli bahwa rakyatnya bisa mandiri. Ekonomi tumbuh bukan karena dana besar, tetapi karena semangat besar untuk berdikari.(*)
Editor : Yuan Edo Ramadhana