Oleh: Khorij Zaenal Asrori
GEMAR menabung seakan menjadi program kampanye sejak masih belajar di taman kanak-kanak (TK). Selalu menabung dan uangnya nanti diambil di akhir tahun. Untuk apa? Uangnya biasanya digunakan untuk berwisata akhir tahun, agar tidak perlu membayar lagi.
Kalau lebih? Uang tabungannya bisa digunakan untuk mendaftar ke SD. Atau uangnya digunakan untuk membeli sepeda. Merasa bangga, masih anak TK sudah bisa membeli sepeda sendiri. Ada salah satu SMPN di Bojonegoro yang bekerja sama dengan bank tertentu dan membuat aplikasi menabung.
Betapa konsep ini meringankan orang tua. Betapa konsep ini mengedukasi siswa lebih mandiri dan sadar menabung. Kini, konsep menabung, tidak hanya siswa TK, selebihnya dikonsep hingga jenjang SD dan SMP. Bahkan, sampai-sampai negara melakukannya hehehe.
Iran misalnya, negara memiliki ladang minyak dan gas itu mengelola dana abadi. Iran menginvestasi pendapatan sektor minyak untuk pembangunan transportasi massa. Dana abadinya khusus atau spesifik untuk pembangunan transportasi massa.
Bojonegoro juga merupakan daerah penghasil minyak di Indonesia. Lantas, layakkah membuat dana abadi seperti Iran? Tentu sangat terbuka. Sama-sama memiliki pendapatan besar dari sektor minyak.
Bojonegoro menatap masa depan dengan menabung. Ya, menabung pendapatan untuk masa depan. Untuk generasi akan datang agar kebagian pendidikan yang berkeadilan.
Akhir-akhir ini Pemkab Bojonegoro dan DPRD setempat lagi berembug tentang rancangan peraturan daerah (raperda) dana abadi pendidikan berkelanjutan. Bupati Anna Mu’awanah sendiri yang datang dan memimpin dalam rapat kerja dengan DPRD Bojonegoro, Rabu (8/6) lalu.
Bu Anna mengatakan, Dana Abadi Pendidikan Berkelanjutan tersebut, nantinya diharapkan dapat menciptakan keadilan antargenerasi melalui penjaminan akses pendidikan sifatnya berkelanjutan.
Keran dana abadi ini sudah dibuka oleh pemerintah. Itu setelah pemerintah menelurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pemerintah juga sudah mengelola dana abadi di bidang pendidikan.
Berdasar website Kementerian Keuangan, memastikan sejak 2010 dana abadi ini mencapai Rp 99,1 triliun. Dana abadi ini bidang pendidikan termasuk penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan. Dana abadi ini masih akan berkembang karena tahun 2022 nanti akan ada tambahan lagi melalui mekanisme APBN.
Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung kini juga mengelola dana abadi. Dana investasi ini digunakan pengembangan pendidikan. Juga dimanfaatkan generasi saat ini dan akan datang. Investasi diperoleh dari donasi alumni, simpatisan, hingga masyarakat luas.
Negara-negara penghasil minyak telah memulai dana abadi. Membentuk lembaga pengelolaan dana abadi. Jauh hampir 30-40 tahun lalu sudah menginventasikan. Kini, mereka sudah memperoleh untung.
Norwegia membentuk Government Pension Fund Global (GPFG). Norwegia mengelola dana surplus pendapatan perminyakan. Lembaga pengelola dana abadi ini terbesar di dunia dengan aset 1,1 triliun dolar Amerika Serikat, atau setara Rp 16,1 kuadriliun.
Tiongkok membentuk lembaga dana abadi yakni China Investment Corporation (CIC). Memiliki aset sekitar Rp 15,1 kuadriliun.
Uni Emirat Arab yang bergelimang minyak juga mengelola dana abadi. Abu Dhabi Investmen Authority (ADIA) terbentuk seja 1976 memiliki aset Rp 8,3 kuadriliun.
Hongkong juga membentuk lembaga pengelola dana abadi keempat. Investasi digunakan untuk pasar obligasi dan ekuitas.
Kuwait sebagai negara yang kelebihan pemasukan cadangan minyak juga mendirikan lembaga dana abadi. Asetnya mencapai Rp 7,7 kuadriliun. Investasi dana abadi ini sekaligus mengurangi ketergantungan pada minyak.
Kembali ke Bojonegoro, konsep dana abadi ini seakan seperti menabung. Setidaknya agar pendapatan tahun ini yang besar tidak habis dalam setahun anggaran. Sekaligus bisa menjawab atas sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang kerap terjadi.
APBD 2022 sebesar Rp 5,9 triliun. Dan tahun lalu terdapat “tabungan” silpa sebesar Rp 2,8 triliun. Nantinya, silpa itu akan dibahas dalam Perubahan-APBD yang saat ini semestinya sudah dibahas pemkab.
Peluang menabung juga terbuka, mengingat Bupati Anna Mu’awanah sudah merealisasikan pembangunan fisik sejak 2020 lalu. Hampir merata jalan, jembatan, sekolah, dan gedung pemerintahan, sudah dibangun dengan lancar. Tentu, pendapatan bisa diinvestasikan dalam dana abadi.
Bila raperda ini selesai cepat, potensi dana abadi bisa dimulai tahun ini. Tetapi, harus gercep (gerak cepat) antara pemkab dan anggota DPRD. Bila raperda ini tuntas melewati pembahasan APBD 2023, tentu sulit memulai “menabung” dana abadi tahun ini. Syarat terpenting dana abadi ini yakni akuntabilitas dan transparansi.
Butuh sat-set-sat-set membahas raperda ini, apalagi raperda belum masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022. Nah, bila pemkab dan DPRD tidak sejalan, tentu fraksi-fraksi DPRD bisa berbuat dan pembahasan raperda bisa mengolor waktu. Perlu kesamaan visi agar pemkab dan DPRD serius menabung. Ataukah perlu pemkab dan DPRD, studi banding atau kunjungan kerja ke Norwegia atau Iran? Atau kunjungan kerja ke Kuwait dan Emirat Arab? (*)
*) Wartawan Radar Bojonegoro
Editor : M. Yusuf Purwanto