Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Yuk

Sarasehan DPRD Jatim di Unigoro: Bahas Sistem Hukum dan Pemerintahan

Yuan Edo Ramadhana • Minggu, 11 Mei 2025 | 01:03 WIB
Photo
Photo

 

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Universitas Bojonegoro (Unigoro) berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar sarasehan kebangsaan. Seminar yang diikuti ratusan mahasiawa ini mengusung tema: Sistem Hukum dan Pemerintahan bertempat di Hall Suyitno, Sabtu (10/5/25).

Rektor Unigoro, Dr. Tri Astuti Handayani, SH., MM., M.Hum., mengapresiasi anggota DPRD Jawa Timur, Dr. Freddy Poernomo, SH., MH., yang konsisten melibatkan mahasiswa untuk mengambil peran terhadap jalannya pemerintahan. Terlebih, saat ini Kabupaten Bojonegoro memasuki era pemerintahan yang baru.

“Slogan Kabupaten Bojonegoro sekarang adalah makmur dan membanggakan. Namun, yang perlu diketahui bahwa kemakmuran tidak hanya diukur dari pendapatan dan potensi ekonomi. Ada aspek sosial, hukum, budaya, dan lainnya yang perlu diperhatikan. Maka kita perlu berkoordinasi untuk mewujudkan Pembangunan berkeadilan,” tuturnya.

Sarasehan kebangsaan di Unigoro menghadirkan Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Teguh Wibowo, SH., MH., serta dosen Fakultas Hukum Unigoro, Bukhari Yasin, SH., MH. Kedua praktisi hukum tersebut sama-sama menegaskan, bahwa hukum dan pemerintahan adalah satu sistem yang tidak bisa dilepaskan.

Melalui peningkatan kualitas sistem hukum, maka dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial maupun ekonomi yang ada.

“Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum. Untuk memahami pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan daerah yang makmur,” ucap Bukhari.

Photo
Photo

Senada dengan Bukhari, Teguh juga menjelaskan, sinergi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah. Demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dapat dimulai dengan cara penguatan sistem hukum.

“Sistem hukum ini diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya memperkenalkan pentingnya pendidikan hukum di tingkat desa, kemudian menggunakan teknologi dalam memperbaiki pelayanan publik dan penegakan hukum, serta membuat regulasi pelestarian lingkungan untuk menghindari eksploitasi berlebihan,” jelasnya.

Sarasehan yang dimoderatori Irma Mangar, SH., MH., berlangsung interaktif. Mahasiswa-mahasiswi Unigoro bergantian melontarkan pertanyaan seputar sistem hukum dan pemerintahan. (*/din/kam/cho)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
#DPRD #dprd jawa timur #universitas bojonegoro #Hukum #unigoro #freddy poernomo #DPRD Provinsi Jawa Timur #bojonegoro #sarasehan #dprd jatim #sarasehan kebangsaan #universitas #Sistem Hukum