RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Gelaran World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis (22/1) dibuka dengan pernyataan sikap masif. Presiden AS, Donald Trump meresmikan berdirinya Badan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang sudah cukup lama digagas olehnya bersama puluhan kepala negara lain.
Awalnya, Badan Perdamaian merupakan salah satu bagian dari gagasan Trump untuk meredam konflik Palestina-Israel, yang diungkap pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) September 2025 silam. Namun sebagaimana diindikasikan oleh Trump sendiri, Badan Perdamaian kedepannya berpotensi memberi dampak lebih luas.
“Kita akan dapat mencapai perdamaian dunia, dengan kita semua sebagai pelakunya. Saya yakin badan ini adalah badan paling tinggi dan paling berpengaruh yang pernah dibentuk,” ujar Trump membuka deklarasi pengesahan Badan Dunia pada Kamis (22/1), sebagaimana dikutip dari Euronews.
Selain itu, dirinya masih tidak menutup kekesalannya terhadap PBB, yang selalu ia anggap tidak efektif menjalankan tugasnya sebagai badan perdamaian. Sebelumnya Trump juga telah mengungkapkan kritiknya langsung di muka majelis PBB pada September lalu, di samping menegaskan ketidakpercayaannya terhadap pemanasan global (global warming).
"Saya berharap PBB bisa berbuat lebih banyak. Saya berharap harusnya kita tidak membutuhkan Badan Perdamaian (BoP), tetapi PBB tidak pernah membantu saya dalam satu perang pun yang saya selesaikan," papar Trump sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera.
Menurut Trump dan Humas Gedung Putih, sebanyak 60 negara telah diundang untuk ikut serta dalam Badan Perdamaian. Dari jumlah tersebut, 35 diantaranya sudah sepakat untuk bergabung, diantaranya Turki, Mesir, Israel, Argentina, Paraguay dan Hungaria.
Kebetulan, Indonesia menerima undangan berbarengan dengan Turki dan Mesir. Selain itu, ordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga menerima undangan bergabung dengan Badan Perdamaian.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengkonfirmasi undangan tersebut, dan memberi sinyal bahwa sewaktu-waktu Pemerintah RI dapat turut serta dalam badan tersebut.
"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dalam Board of Peace. Setiap negara akan menandatangani dokumen keanggotaan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur lain yang relevan di masing-masing negara," bunyi pernyataan resmi Kemlu RI di media sosial.
Pun demikian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pemerintah masih pikir-pikir dulu untuk bergabung secara formal. Terlebih dengan mempertimbangkan tujuan awal untuk menciptakan perdamaian di Palestina.
"Ya, kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Secara formilnya nanti kami cek formilnya, tetapi kalau secara kehendak, tentunya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan mempertimbangkan untuk bergabung. Karena yang penting kan tujuannya. Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” jelas Prasetyo sebagaimana dikutip dari Antara.
Sementara itu, Palestina masih bergeming mengenai pembentukan Badan Perdamaian, terutama dengan penunjukkan mantan anggota pemenrintahan mereka, Ali Shaath sebagai ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) yang merupakan salah satu komponen BoP. Namun, Palestina menegaskan agar BoP tidak boleh menyalip tugas PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia.
“Tidak boleh ada badan atau institusi, terutama untuk kebutuhan transisisonal, yang dapat berperan sebagai pengganti PBB,” jelas Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin, sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana