RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Usai pembahasan mengenai pengakuan kedaulatan Palestina di hadapan majelis PBB sepanjang Minggu ini, administrasi negara tersebut kembali jadi sorotan. Salah satu topik utamanya, mempersiapkan periode transisi ketika peperangan di Jalur Gaza telah dapat dihentikan.
Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Sir Tony Blair disebut terlibat dalam pembahasan yang pertama dimulai sejak Agustus tersebut. Bahkan BBC dan Reuters menyebut sebuah proposal yang disponsori Amerika Serikat bakal menunjuk Blair sebagai pemimpin pemerintahan internasional masa transisi di Jalur Gaza (GITA).
Kebetulan, Sir Blair melalui organisasinya, Tony Blair Institute pernah merumuskan rencana masa transisi pasca peperangan antara Palestina dan Israel. Rencana yang diusung Sir Blair dan organisasi tidak berujung pada terusirnya masyarakat Gaza dari rumahnya sendiri. Yang merupakan poin penting dalam pembahasan konflik Palestina-Israel.
Menurut BBC, nantinya pemerintahan ini bakal berbasis di perbatasan antara Palestina dan Mesir di selatan wilayah tersebut. Nantinya dengan bantuan pasukan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah transisi tersebut bakal babad alas ke tengah Gaza.
Sehingga jika bakal terwujud, Blair dan AS bakal memerlukan restu dari PBB dan negara-negara teluk, untuk memperoleh mandat mendirikan pemerintahan transisi. Diperkirakan, pemerintahan dapat bekerja hingga periode 5 tahun.
Sebagai catatan samping, model pemerintahan transisi pernah diterapkan usai Timor Timur (sekarang Timor Leste) berpisah dari Indonesia. Pemerintahan transisi Timor Timur bekerja selama 4 tahun sejak 1999 hingga 2002, ketika mereka resmi menyatakan kemerdekaan. Saat itu, adminsitrasi pemerintahan dipimpin oleh diplomat asal Brazil, Sergio Vieira de Mello.
Sebagai seorang politisi dan diplomat, Blair kenyang pengalaman soal Jazirah Arab dan keputusan politik di wilayah tersebut. Uniknya, Blair pernah ada di kedua sisi sejarah.
Semasa menjabat sebagai PM, pada 2003 Blair mengikuti langkah Amerika Serikat dengan mendukung peperangan melawan Irak, termasuk mengirim pasukan. Keputusan tersebut banyak ditentang masyarakat Inggris, dan pada akhirnya Blair terbukti bertindak gegabah dengan mengacu pada data intel persenjataan yang diragukan kebenarannya.
Selepas turun dari jabatan PM pada 2007, Blair berbalik arah dan menjadi diplomat utusan untuk Timur Tengah oleh PBB, AS, Uni Eropa dan Rusia. Salah satu tupoksinya sebagai utusan tersebut adalah mengawal perkembangan ekonomi Palestina, dan menyiapkan dasar-dasar agar solusi dua negara dapat tercapai.
Rencana pemerintahan transisi tersebut menjadi usulan baru di antara berbagai usulan nasib Jalur Gaza yang pernah dilayangkan. Usulan pemerintahan transisi pernah dilayangkan oleh Perancis dan Arab Saudi pada Juli, namun bedanya, pemerintahan transisi terdiri dari pemerintah Palestina saat ini.
Usulan tersebut kemudian dituangkan menjadi Deklarasi New York, yang menjadi dasar pembicaraan majelis PBB pada September ini sekaligus pertimbangan berbagai negara untuk mengakui kedaulatan Palestina. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana