RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Setelah berbagai negara adidaya menyatakan rencana mengakui kedaulatan Palestina sepanjang awal Agustus, Israel langsung membalas dengan rencana mengejutkan. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu mengungkapkan pemerintah pimpinannya berencana mengambil alih paksa Gaza.
Rencana tersebut telah disetujui dewan keamanan negara Israel pada Jumat (8/8). PM yang sering disapa Bibi tersebut berdalih ingin melepas Jalur Gaza dari kuasa Hamas, namun juga menolak memberikan kuasa kepada pemerintah Palestina, atau bahkan mengambil Gaza sebagai wilayah Israel.
“Kami ingin kami sendiri dan warga setempat bebas dari teror Hamas. Rencananya kami akan menendang Hamas, namun kami tidak mau membentuk pemerintahan di sana, alih-alih nanti kami akan berikan kepada otoritas Arab,” papar Bibi kepada Fox News dan BBC.
Secara detil menurut BBC, dalam rilis pemerintahan, Israel menginginkan demiliterisasi dan pengosongan Gaza oleh Hamas, serta kuasa atas keamanan kota oleh Israel sendiri. Namun pemerintahan kota tidak akan dibentuk dengan elemen Hamas, Palestina maupun Israel.
Selain itu rencana tersebut juga bakal mengabaikan kesejahteraan sandera dan tawanan di Jalur Gaza. Pasukan tentara Israel (IDF) diperintahkan membawa pulang sandera, namun tidak harus dalam keadaan hidup.
Tentu, berbagai pihak di dunia menolak keras rencana tersebut, terlebih dengan pengabaian hak hidup masyarakat di sana. Meskipun, diketahui IDF masih berencana mengumumkan peringatan masyarakat untuk mengosongkan kota lebih dulu sebelum mulai bergerak.
Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterrez menyayangkan rencana tersebut. Tidak hanya bakal menimbulkan lebih banyak korban jiwa, rencana tersebut dipandang hanya akan memperparah konflik.
“Saya sangat terkejut mendengar rencana Israel, karena hal ini akan memperparah penderitaan masyarakat Palestina. Saya memeringatkan kembali Israel untuk melakukan gencatan senjata, membuka pintu bantuan kemanusiaan dan pembebasan sandera,” ujar Antonio dalam keterangan resmi, sebagaimana dikutip dari The Guardian.
Komisioner HAM PBB, Volker Turk juga mengungkit potensi kejahatan perang yang bakal dilakukan negara berpenduduk yahudi tersebut. “Rencana Israel bertentangan dengan keputusan pengadilan internasional yang mengharuskan Israel mengakhiri penjajahan dan menyetujui solusi dua negara, serta memenuhi hak kemerdekaan masyarakat Israel,” jelasnya, yang juga diamini oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Bahkan Jerman langsung mengambil tindakan tegas menanggapi hal tersebut. Setelah lama menjadi salah satu penyuplai senjata militer Israel, Jerman memutuskan menghentikan transaksi per Sabtu (9/8).
“Karena tindakan Israel makin sulit dipahami niatannya, Jerman memutuskan menghentikan pengiriman persenjataan yang bisa dipakai di Jalur Gaza hingga pengumuman lebih lanjut,” jelas Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Sementara itu, Amerika Serikat memilih mengacuhkan rencana tersebut. “Terserah mereka kalau kata saya,” ujar Presiden AS, Donald Trump secara singkat.
“Tentu bukan hak kita untuk mengatur mereka (Israel). Kalau mereka mau konsultasi dulu atau minta wejangan dengan Pak Presiden (Trump) tentu boleh, namun keputusan akhir tetap ada di tangan Israel,” tambah Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee.
Menurut data dari PBB dan BBC, 87 persen wilayah Jalur Gaza masih masuk dalam zona pertempuran. Masih ada sekitar 2,1 juta jiwa yang tinggal di wilayah tersebut, sekitar 740,000 di antaranya masih berada di pusat kota. (edo)
Editor : Yuan Edo Ramadhana