RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dalam perkembangan terbaru terkait dugaan "skandal" balap Formula E Hyderabad, Working President Partai BRS (Bharat Rashtra Samithi), K.T. Rama Rao (KTR), menolak menyerahkan ponsel pribadinya kepada Anti-Corruption Bureau (ACB) atau KPK di India. KTR menyatakan, bahwa permintaan tersebut melanggar hak konstitusionalnya atas privasi.
Penolakan ini muncul sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung oleh ACB mengenai penyelenggaraan balap Formula E di Hyderabad. ACB sebelumnya telah meminta KTR untuk menyerahkan ponsel dan perangkat elektronik lainnya yang mungkin relevan dengan penyelidikan.
Menurut laporan dari Siasat.com, KTR berargumen bahwa pemberitahuan dari ACB tidak menjelaskan relevansi perangkat elektronik tersebut dengan penyelidikan yang sedang berjalan.
"Permintaan ACB melanggar hak konstitusionalnya atas privasi dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental," kata KTR, sebagaimana dikutip dalam artikel.
KTR juga menegaskan, bahwa dirinya telah bekerja sama sepenuhnya dengan ACB, menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Ia menambahkan, bahwa semua keputusan terkait balap Formula E Hyderabad dibuat dalam kapasitas resminya sebagai mantan Menteri Administrasi Kota dan Pembangunan Perkotaan atau Municipal Administration and Urban Development (MAUD), dan semua catatan relevan sudah tersedia di departemen terkait di pemerintahan Telangana.
"Semua keputusan terkait balap Formula E Hyderabad dibuat dalam kapasitas resminya sebagai mantan Municipal Administration and Urban Development (MAUD) dan bahwa semua catatan yang relevan sudah ada pada departemen terkait dari pemerintah Telangana," ujar KTR.
Mantan menteri itu juga menekankan, pentingnya kepatuhan terhadap pedoman Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perangkat elektronik. "Jika memang ada perangkat elektronik yang akan diperiksa, penyelidikan harus secara ketat mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah penyalahgunaan atau perusakan data," tambahnya.
KTR lebih lanjut menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki ponsel yang digunakan selama periode waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan ACB, karena telah mengganti ponselnya pada kuartal pertama tahun 2024. Ia juga menyebutkan bahwa ia tidak menggunakan perangkat elektronik lain selama periode yang relevan.
Kontroversi mengenai balap Formula E ini mencuat setelah Partai Kongres India mengungkapkan, bahwa pemerintahan BRS sebelumnya telah menghabiskan 54 crore Rupee (sekitar Rp100 miliar lebih) untuk Formula E tanpa persetujuan Kabinet. Hal ini disebut-sebut menjadi alasan di balik pembatalan balap Formula E 2024 di Hyderabad. (bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko