BOJONEGORO, Radar Bojonegoro — Penasihat hukum (PH) terdakwa, Pinto Utomo membenarkan, bahwa eksepsi ditolak. Pihaknya hormati keputusan majelis hakim. Di dalam putusan sela, majelis hakim menilai eksepsi kami sudah masuk pada pokok perkara. Sehingga minta sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi oleh JPU,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala PMD Bojonegoro Macmuddin dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pentaaan Ruang Retno Wulandari belum bisa dikonfirmasi, saat dihubungi ponselnya terdengar nada sambung. Namun, hingga pukul 18.10 tak direspons.
Delapan desa itu terdiri atas Desa Cendono, Kuncen, Kebonagung, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo, dan Tebon. Berdasar hasil audit, kerugian negara diperkirakan Rp 1,6 miliar dari total anggaran BKKD di delapan desa turut Kecamatan Padangan untuk proyek pembangunan jalan rigid beton senilai Rp 6,3 miliar. Diduga pengerjaan proyek itu tidak sesuai RAB (rencana anggaran biaya). (bgs/msu)
Editor : M. Yusuf Purwanto